Samarinda, infosatu.co — Persoalan Tenaga Kerja (Naker) turut menjadi pembahasan penting dalam rapat hearing Komisi III DPRD Samarinda bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Dari total sekitar 1.200 pekerja yang berada di lingkungan DLH, masih terdapat lebih dari 600 orang yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim, menegaskan pentingnya kepastian status bagi para pekerja tersebut agar tidak menimbulkan persoalan kesejahteraan di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan agar nasib para tenaga tersebut tidak menjadi tenaga gantung atau tidak mendapatkan upah karena status yang belum jelas,” ujarnya di Kantor DPRD Samarinda, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurut Deni, pihaknya telah mendorong koordinasi antara DLH dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan penataan pengelolaan tenaga kerja secara menyeluruh.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang cepat dan tepat.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan, mengingat para tenaga kebersihan tetap menjalankan tugasnya di lapangan setiap hari. Sehingga Februari mereka sudah bisa mendapatkan gaji.
“Hal ini menjadi hambatan yang cukup krusial dan memang menjadi perhatian kita bersama,” tegasnyaa.
Selain itu, hal krusial lain yang turut disampaikan dalam rapat adalah kondisi bangunan kantor DLH Kota Samarinda yang dinilai sudah cukup lama.
Kondisi tersebut dinilai memiliki potensi risiko, baik dari sisi struktur bangunan maupun aspek keselamatan.
“Kami akan meminta kepada Dinas PUPR agar dapat melakukan perencanaan pembangunan ulang,” ujar Deni.
Ia berharap rencana tersebut dapat menjadi perhatian, mengingat pentingnya keselamatan dan kenyamanan pegawai dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Komisi III DPRD Samarinda menegaskan akan terus memantau perkembangan penyelesaian persoalan tersebut agar hak tenaga kebersihan terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
