Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Deni Hakim Anwar menegaskan pentingnya penyelesaian menyeluruh dalam penanganan persoalan infrastruktur di Samarinda, khususnya terkait banjir dan proyek-proyek strategis kota.
Hal itu disampaikannya usai agenda rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda yang membahas mengenai realisasi anggaran tahun berjalan dan rencana kegiatan untuk 2026 pada Senin, 7 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mendalami capaian kinerja dan serapan anggaran Dinas PUPR, serta memberikan sejumlah catatan penting.
Salah satu sorotan utama adalah perlunya perencanaan jangka panjang dan menyeluruh dalam mengatasi banjir, bukan penanganan parsial yang tidak menuntaskan akar masalah.
“Kita ingin ada blueprint atau green design dalam penanganan banjir. Jangan hanya kerja satu titik hari ini, besok pindah ke titik lain, tanpa menyelesaikan keseluruhan permasalahan,” ujar Deni.
Ia mengapresiasi pemaparan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR terkait proyek drainase dan kolam retensi.
Namun Deni meminta data teknis lebih lengkap agar DPRD bisa menjelaskan ke publik secara transparan mengenai penyebab dan solusi banjir di setiap titik.
Soal realisasi anggaran 2025, Deni menyebut serapan anggaran saat ini baru mencapai 20 persen, meski perencanaan kegiatan sudah mencapai 90 persen.
Ia mengingatkan Dinas PUPR untuk tidak lagi terlambat dalam memulai pekerjaan di setiap tahun anggaran.
“Setelah APBD sah dan menjadi Perda, semestinya di bulan Februari atau Maret kegiatan sudah bisa berjalan. Kalau terus terlambat, waktu pengerjaan jadi sempit, dan kualitas pekerjaan bisa menurun,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti proyek-proyek prioritas atau mercusuar Pemkot Samarinda.
Termasuk pembangunan terowongan, revitalisasi Pasar Pagi, hingga Teras Samarinda.
Terkait proyek terowongan, Deni mempertanyakan kepastian penyelesaian dan kesiapan teknisnya.
“Kapan terowongan ini bisa selesai dan digunakan masyarakat? Kita tidak ingin pekerjaan dipaksakan selesai, tapi mengabaikan aspek keamanan. Terowongan ini harus aman dan menjadi ikon kota yang ramah bagi masyarakat,” ucapnya.
Untuk proyek Pasar Pagi, Dinas PUPR melaporkan progres mencapai 65 persen, dengan adanya perubahan desain pada area Gang Pandai.
Deni menyatakan pihaknya akan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Ia juga menambahkan, Komisi III akan menindaklanjuti sejumlah catatan penting, termasuk tata ruang, pembinaan warga, serta penanganan infrastruktur lainnya seperti jalan dan drainase yang dikelola Bidang Bina Marga.
“Ke depan kita minta semua kegiatan strategis ini dikawal dengan baik, anggarannya juga kita akan perjuangkan bersama saat pembahasan Banggar nanti,” tutupnya.
