Bontang, infosatu.co – Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bontang selama enam bulan di soroti Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam.
Sebab berdasarkan laporan realisasi anggaran SKPD per 31 Juni 2022, total anggaran yang diberikan kepada 31 OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebesar Rp1,39 triliun.
Akan tetapi, anggaran itu baru digunakan sebesar Rp416 miliar rupiah atau sekitar 29,87 persen. Sehingga, masih ada sekitar Rp977 miliar sisa anggaran yang belum dipergunakan.
“Realisasi anggaran terlalu kecil dari estimasi yang kita terima, di tahun ini cuma 29,87 persen. Masih lebih bagus capaian rata-rata di tahun 2021 lalu itu di atas 30 persen,” ungkapnya beberapa waktu yang lalu.
Politikus Golkar itu mengatakan ada dua OPD yang dimana realisasi penggunaan anggarannya baru mencapai 7,36 persen dan 19,29 persen yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan).
“Dua OPD ini yang paling kecil realisasi anggarannya. PUPR baru terealisasi 7,36 persen atau sekitar Rp12,7 miliar. Sedangkan Perkimtan baru 19,29 persen atau sekitar Rp7,9 miliar dari masing-masing jatah anggaran yang diberikan,” tuturnya.
Lebih jauh, terkait realisasi anggaran tersebut tidak dilihat berdasarkan persentase pekerja. Akan tetapi, berdasarkan persentase pencairan penggunaan anggaran.
“Bisa saja mungkin kegiatan sudah berjalan disana tetapi belum mengajukan penagihan. Jadi uangnya masih sangat besar,” jelasnya.
Namun kata Rustam, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan. Ia pun menyayangkan jika anggaran tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal.
“Kami meminta agar para OPD di wilayah Pemkot Bontang segera memaksimalkan anggaran yang telah diberikan,” pungkasnya.
