Bontang, infosatu.co – Rencana proyek jalan di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bontang, Kalimantan Timur menuai kritik dari anggota Komisi C DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang.
Ia menilai rencana rencana pekerjaan fisik itu tidak dibarengi dengan koordinasi yang baik antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Terutama, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang dalam perencanaan proyek infrastruktur kota tersebut.
Rencana penggusuran lahan warga hingga lima meter dari badan jalan di sekitar RSUD terjadi tanpa koordinasi yang matang, hingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ia menyebutkan, koordinasi lintas sektor di Bontang perlu lebih proaktif. Terutama, untuk proyek strategis yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Otak dari setiap kebijakan pembangunan di Bontang adalah Bapperida, sebagai koordinator, evaluator, dan pengendali,“ ujar Joni saat rapat kerja Komisi C bersama Bapperida pada Senin (11/11/2024).
“Tapi di lapangan, kita melihat proyek jalan ini justru menimbulkan keresahan warga karena perencanaan yang kurang matang,” lanjutnya.
Menurut Joni, rencana proyek jalan tersebut belum tercantum dalam rencana perencanaan Balai Jalan Nasional. Dengan demikian, membuat warga sekitar tidak siap menghadapi dampak penggusuran.
“Saat saya bertanya ke PUPR, mereka mengakui koordinasi antar OPD masih lemah. Masing-masing OPD berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan, padahal Bapperida punya tugas mengintegrasikan perencanaan agar lebih terstruktur,” kata Joni.
Menanggapi kritik ini, Kepala Bapperida Kota Bontang Amirudin mengakui bahwa pihaknya tengah berusaha memperkuat koordinasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.
Kebijakan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa pendekatan terpadu untuk mencapai target pembangunan nasional pada tahun 2045.
“Kami sedang melakukan sinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kota agar target-target pembangunan, termasuk target Bontang Sentosa 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat tercapai. Ini adalah perencanaan lima tahunan yang berkesinambungan,” jelas Amirudin.
Lebih lanjut, Amirudin menyampaikan bahwa Bapperida akan memperkuat koordinasi dengan setiap OPD agar pembangunan infrastruktur, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.
