Bontang, infosatu.co – Dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanganan stunting, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Keswanto mengusulkan pengelola anggaran difokuskan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan.
Pengelolaan tersebut dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung saat ini. Anggaran penanganan stunting tersebar di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Keluarga Berencana (KB).
Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Sembilan OPD tersebut mengelola anggaran penanganan stunting dengan total Rp3 miliar.
Heri berpendapat, tersebarnya anggaran di sejumlah OPT tersebut menyebabkan program penanganan stunting sulit dievaluasi dan mengurangi efisiensi pelaksanaan.
Menurut Heri, jika nantinya, anggaran hanya dikelola oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan, maka program penanganan stunting akan lebih maksimal dan terukur.
“Kalau difokuskan hanya pada Dinas Kesehatan dan kecamatan, pemantauan dan pengukuran hasil program akan lebih mudah. Saat ini, setiap OPD punya pendekatan dan prioritas sendiri, jadi kurang sinkron,” ungkap Heri, Selasa (5/11/2024).
Heri mengingatkan bahwa pelajaran dari penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya penyederhanaan tanggung jawab di lingkup pemerintah. Saat pandemi, beberapa OPD berfokus secara spesifik sehingga hasilnya lebih cepat terlihat.
Menurutnya, strategi yang sama dapat diterapkan untuk penanganan stunting. Dinas Kesehatan akan memfokuskan pada perbaikan gizi dan kesehatan, sementara kecamatan menangani infrastruktur dasar seperti sanitasi dan akses pelayanan kesehatan.
“Kita sudah punya pengalaman saat Covid-19. Hanya beberapa OPD yang menangani, dan hasilnya lebih cepat terlihat. Begitu pula untuk stunting, jika Dinas Kesehatan fokus pada isu kesehatan dan kecamatan pada sarana dasar, akan lebih optimal,” terang Heri.
Terlalu banyaknya OPD yang terlibat menyebabkan sulitnya menyatukan visi dan misi dalam program stunting. Meskipun mudah mengumpulkan mereka dalam pertemuan, ia menilai setiap OPD memiliki pendekatan yang berbeda dan kadang sulit untuk diselaraskan.
Akibatnya, program sering berjalan dengan target yang tidak sinkron dan menyulitkan evaluasi capaian. “Memang mengumpulkan mereka mudah, tapi ketika masing-masing OPD punya pemikiran dan prioritas berbeda, jadi tidak sinkron. Akhirnya hasilnya tidak optimal,” jelas Heri.
Dengan fokus anggaran pada dua OPD utama, program penanganan stunting di Bontang bisa lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang signifikan.
Usulan ini pun diharapkan mampu menyederhanakan koordinasi dan memungkinkan OPD lain tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama mereka tanpa terbebani oleh program stunting.
