Samarinda, infosatu.co – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Pasalnya, pendapatan yang diperoleh sejumlah BUMD dinilai belum optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2024.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan bahwa total pendapatan BUMD hanya mencapai Rp237,69 miliar atau sekitar 91,90 persen dari target yang telah ditetapkan.
Ia menilai capaian tersebut tidak mencerminkan kinerja maksimal.
“Regulasi pembentukan Perseroda sudah sangat jelas, termasuk kewajiban memiliki core business. Tapi faktanya, masih ada BUMD yang justru bergantung pada APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Salehuddin, usai rapat paripurna ke-27, Senin, 28 Juli 2025.
Ia menyebut beberapa BUMD hanya menjadi saluran dividen tanpa menunjukkan aktivitas bisnis riil.
Sebagai contoh, PT Migas Mandiri Pratama baru menyumbang Rp38,37 miliar ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp68,12 miliar, atau baru mencapai 56,33 persen.
“Permasalahannya bukan pada regulasi, tapi pelaksanaannya. Ini mengindikasikan lemahnya kapasitas manajerial dan semangat kewirausahaan yang rendah. Bisa menjadi moral hazard jika dibiarkan,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, sebagian besar BUMD belum mampu mengembangkan dana penyertaan modal yang telah digelontorkan pemerintah daerah.
Alih-alih memperluas bisnis, banyak di antara mereka yang justru stagnan tanpa inovasi atau kemitraan baru.
Salehuddin menekankan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi besar, khususnya di sektor energi dan green economy, yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh BUMD untuk mengembangkan bisnis.
“Yang kita harapkan, modal dari pemerintah bisa berkembang. Bukan malah merugi dan menambah beban neraca,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beberapa BUMD yang tidak memberikan kontribusi PAD sama sekali, seperti PT Asuransi Bangun Askrida dan Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera.
Di sisi lain, ia mengapresiasi BUMD yang berhasil berkontribusi positif, seperti BPD Kaltim Kaltara, PT Jamkrida, Perusda Melati Bhakti, dan Perusda Pertambangan Baea Kaltim Sejahtera.
Menutup pernyataannya, Salehuddin mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Kaltim, terutama dari sisi tata kelola dan sumber daya manusia.
“Kita harapkan mulai 2026 nanti, gubernur memiliki strategi baru. Jika memang perlu perombakan manajemen, itu harus dilakukan demi optimalisasi pengelolaan aset dan modal daerah,” pungkasnya.
