Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Helmi Abdullah, menilai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) efektif menyentuh kebutuhan dasar warga hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk menjawab persoalan-persoalan kecil yang selama ini tidak terakomodasi dalam skema anggaran pemerintah.
Hal itu disampaikan Helmi dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya tanpa AH, Bisa?” yang digelar Arusbawah di Gedung Science Learning Center (SCL) FMIPA Unmul, Minggu, 15 Februari 2026.
Helmi menceritakan awal mula pembahasan program tersebut pada 2019, saat Andi Harun baru akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Samarinda.
Saat itu, Andi Harun menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur, sementara Helmi mendampingi sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kota Samarinda.
Dalam sejumlah diskusi, mereka menemukan banyak usulan dari RT yang tidak bisa terakomodasi dalam sistem anggaran pemerintah.
“Terutama hal-hal kecil, itu tidak bisa masuk karena pemerintah lebih fokus pada program skala besar,” ujarnya.
Dari situlah muncul gagasan membuat program yang langsung menyentuh tingkat RT. Tim kemudian mempelajari program serupa di daerah lain.
Salah satunya di Kota Kediri bernama Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dengan alokasi Rp50 juta per RT per tahun.
“Kita pelajari, ternyata program ini bagus karena pemerataan. RT yang aktif maupun tidak aktif tetap dapat. Tidak melihat dekat atau tidaknya dengan pejabat,” kata Helmi.
Gagasan itu kemudian dirumuskan menjadi Probebaya dengan konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dengan anggaran antara Rp100 juta hingga Rp300 juta.
Helmi mengaku, selama sekitar satu setengah tahun, ia bersama Andi Harun berkeliling mendatangi hampir seluruh RT di Samarinda untuk mempromosikan program tersebut.
“Kalau sekarang ada sekitar 1.970 RT, dulu sekitar 1.996 RT. Kita datangi satu per satu untuk menjelaskan program ini,” ungkapnya.
Saat Andi Harun terpilih, program tersebut belum langsung berjalan penuh. Pada masa transisi pemerintahan, dilakukan efisiensi anggaran sehingga Probebaya lebih dulu diluncurkan di 30 hingga 40 RT sebagai percontohan.
Setelah diluncurkan, dampaknya mulai terasa. Helmi menyebut semangat para ketua RT meningkat drastis.
“Dulu ditawari jadi ketua RT banyak yang tidak mau. Sekarang hampir seperti pemilihan kepala desa, harus punya tim sukses,” ujarnya.
Menurutnya, manfaat Probebaya terlihat dari banyaknya kebutuhan dasar warga yang dapat langsung dipenuhi, mulai dari jalan lingkungan kecil, pembangunan posyandu, pos ronda, hingga pemasangan CCTV keamanan.
“Program warga untuk warga, diputuskan oleh warga,” katanya.
Ia juga menyinggung insentif bagi kader posyandu dan kegiatan gotong royong.
“Dulu posyandu yang datang hanya orang tua. Sekarang banyak yang muda karena ada insentif Rp50 ribu per orang,” ucapnya.
Bagi Helmi, keberlanjutan program tersebut bukan lagi sekadar opsi, melainkan komitmen.
Ia menyatakan siap memperluas cakupannya jika kembali mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kalau saya diberi amanat oleh warga, program ini akan saya lanjutkan dan saya besarkan. Karena jelas-jelas memberi manfaat besar,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Ke depan, ia mendorong digitalisasi sistem agar warga dapat memantau langsung setiap kegiatan.
Helmi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengerjaan proyek.
“Kalau diserahkan ke tukang, masyarakat tidak menerima manfaatnya. Ke depan harus melibatkan masyarakat, tetap dibayar juga,” ujarnya.
Helmi memandang Probebaya sebagai program kelembagaan yang harus dijalankan berdasarkan sistem dan payung hukum yang jelas, sehingga tidak bergantung pada siapa pun yang memimpin.
“Kalau sudah sesuai prosedur, tahapan, data, dan aturan, program ini tidak lagi tergantung figur. Siapa pun pemimpinnya bisa menjalankan,” tegas Helmi.
Bagi Helmi, Probebaya lahir dari kebutuhan warga dan dirancang untuk menjawab persoalan yang selama ini luput dari perhatian program pemerintah berskala besar.
Selama manfaatnya masih dirasakan masyarakat, ia meyakini program itu tetap relevan untuk diteruskan.
