Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyerukan pentingnya langkah konkret untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA).
Menurutnya, Kaltim sebagai salah satu lumbung energi dan kekayaan alam nasional telah lama berkontribusi besar terhadap pemasukan negara. Namun sayangnya, ia menilai alokasi dana bagi hasil (DBH) yang diberikan kepada daerah masih belum mencerminkan proporsi yang adil dan setara.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin menyoroti bahwa Kaltim selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor pertambangan batubara, kehutanan, dan perkebunan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa daerah ini masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Ketimpangan inilah yang menurutnya harus segera dikoreksi melalui reformasi fiskal yang berpihak pada daerah penghasil.
“Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” tegas Hasanuddin saat ditemui di Gedung E DPRD Kalimantan Timur, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia juga menegaskan perlunya adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyuarakan aspirasi tersebut. Hasanuddin menyarankan agar diplomasi fiskal dijadikan strategi utama dalam menyampaikan kepentingan daerah ke level nasional. Ia mendorong pembentukan forum-forum strategis yang bisa menjadi wadah perjuangan bersama lintas daerah penghasil SDA di Indonesia.
“Ini bukan semata soal Kaltim, tapi demi menciptakan sistem fiskal nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyatakan kesiapan DPRD Kaltim untuk menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Ia memastikan bahwa lembaga legislatif akan terus menyuarakan kepentingan daerah dalam berbagai forum, termasuk menyampaikan rekomendasi strategis berbasis konstitusi.
Selain itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, baik dari unsur eksekutif, legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga kelompok masyarakat sipil untuk bersatu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan fiskal. Ia menilai bahwa perjuangan ini harus menjadi gerakan bersama dan tidak bisa dibebankan pada satu institusi semata.
“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” pungkasnya.
