Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan besaran dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.
Meski kondisi fiskal tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan daerah, Pemprov menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban ASN tetap menjadi prioritas.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam sambutannya pada penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya dalam rangka HUT Korpri ke-54 di Gedung Olah Bebaya, Kamis 27 November 2025.
Rudy menyebut perubahan fiskal yang terjadi saat ini bersifat fundamental, karena berimbas langsung pada kemampuan daerah dalam memenuhi pembiayaan aparatur dan layanan publik.
“Jangan karena tekanan fiskal ini terus kita mengendur. Justru ini adalah sebuah tantangan untuk kita semuanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kaltim jauh lebih kecil dibanding kebutuhan ideal.
TKD yang semestinya mendekati Rp10 triliun, kini hanya berada pada kisaran Rp2,5 triliun dan masih kurang sekitar Rp100 juta.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk membiayai aparatur juga sangat besar.
Rudy menyebut kebutuhan belanja ASN per 1 Oktober mencapai lebih dari Rp1,7 triliun untuk sekitar 22 ribu ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Angka tersebut mencakup gaji dan berbagai komponen pembiayaan lainnya.
Untuk mengantisipasi beban tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 triliun guna memastikan seluruh kewajiban kepegawaian terpenuhi dan proses pembayaran berjalan lancar.
“TKD ini bukan lagi potensi penurunan, tapi sudah wujud nyata. Namun saya minta jangan ragu dan jangan bimbang. Insyaallah kita akan bisa kuat,” tegasnya.
Rudy menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan mandat pemerintahan.
Karena itu, penurunan kapasitas fiskal, terutama yang berkaitan dengan dana transfer daerah, mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian dan penajaman program.
“Tekanan fiskal ini tentu mengharuskan kita untuk berinovasi, menyesuaikan mana yang prioritas, dan memperkuat layanan efisiensi kepada seluruh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan pengelolaan keuangan, penyesuaian belanja, dan optimalisasi pendapatan daerah akan menjadi fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memenuhi kebutuhan dasar ASN dan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, ASN disebutnya menjadi pilar utama pembangunan.
Komitmen, dedikasi, dan integritas ASN dinilai sebagai modal besar yang menentukan keberhasilan Kalimantan Timur ke depan. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
