Samarinda, infosatu.co – Angka keterwakilan perempuan di parleman masih rendah. Kondisi ini dinilai berpengaruh pada kebijakan terkait isu keseteraan gender yang belum terakomodasi secara maksimal.
Padahal, dalam regulasi telah ditetapkan target partisipasi perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) minimal 30 persen.
Batas minimal keterwakilan perempuan itu diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Puji Setyowati mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan sebenarnya sudah terpenuhi.
Sebab, tanpa memasukkan perempuan dalam daftar caleg maka parpol tidak dapat memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai peserta pemilu.
“Kita lihat yang terjadi di lingkungan DPRD Kaltim, jumlah legislator perempuan hanya 12 orang atau sekitar 22 persen. Meskipun UU sudah menetapkan 30 persen, tapi semuanya itu dikembalikan kepada partai masing-masing,” ucapnya, Kamis (23/11/2023).
Sebagai salah satu perempuan yang duduk di parlemen Kaltim, Puji turut merasa bangga lantaran dapat mewakili suara kalangan tersebut.Namun, ia berharap ke depannya akan lebih banyak lagi keterwakilan perempuan di DPRD Benua Etam.
“Saya pribadi juga termasuk perempuan-perempuan yang ada di sini. Kami bangga kalau banyak perempuan yang duduk di parlemen tentunya,” jelasnya.
Tidak hanya itu, ia berharap agar ke depannya ada peningkatan representasi politik perempuan. Sebab jika dirasiokan jumlah penduduk dan tanggungjawab perempuan lumayan banyak.
Bahkan, salah satu fungsi DPRD di bidang legislasi yang di dalamnya banyak aspek perempuan dan harus disentuh dalam perda.
“Kalau banyak perempuan yang berbicara maka semua aspek yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak pasti akan terakomodasi,” tutupnya.
