Samarinda, infosatu.co – Keluarga tangguh tercipta dari beberapa aspek dan dikatakan ideal apabila dapat menjalankan fungsi keluarga yaitu agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi dan lingkungan.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub pun mengatakan bahwa ketahanan keluarga itu tercipta tidak hanya dilihat dari satu aspek saja.
“Kita juga harus melihat dari aspek agama, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Bahkan mungkin, kaitan-kaitan dalam rangka supaya masyarakat atau keluarga itu melek dari sisi politik,” ungkapnya saat melakukan dialog bersama RRI Samarinda, Senin (15/3/2021).
Oleh karena itu, sebenarnya masyarakat bisa membangun keluarga tangguh dengan ketahanan keluarga. Menurutnya, jika keluarga memiliki ketahanan yang kuat, maka akan membentuk suatu komunitas.
“Misalnya komunitas terendah dari lingkungan RT lalu lurah dan naik lagi sampai ke atas. Maka akan melahirkan ketahanan nasional, melahirkan satu negara yang kuat karena dimulai dari dasar,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik.
Di mana, keluarga itu dapat mengelola sumber daya fisik maupun non fisik. Tidak hanya itu, tetapi juga mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh.
“Tentu saja ini sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional, jadi dari keluarga inilah bisa mewujudkan ketahanan nasional,” paparnya.
Apabila masing-masing keluarga berkualitas dan tangguh, maka tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan menciptakan warga negara di seluruh Indonesia menjadi kuat dan memiliki ketahanan nasional.
“Kita tidak mudah diombang-ambing apalagi di tengah derasnya arus budaya perilaku. Menurut saya ini harus diamankan, jadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini sangat penting keberadaannya,” terangnya.
Ia berpendapat, apabila melihat suatu hal itu positif, maka hasilnya juga akan positif. Sebaliknya pun begitu, apabila melihat dengan negatif, maka yang seharusnya positif itu hasilnya akan negatif.
“Maka yang diambil oleh DPRD pastinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendukung. Bicara soal indeks demokrasi Indonesia, kalau ada inisiatif DPRD untuk merancang peraturan daerah. Kualitas indeks demokrasi Indonesia untuk Kaltim juga akan meningkat,” tegas Jauhar. (editor: irfan)
