Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mendapat sorotan terkait minimnya perhatian terhadap kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA).
Kritik tajam kali ini datang dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir, yang menilai bahwa peran vital guru TPA dalam membentuk karakter generasi muda belum sebanding dengan perlakuan yang mereka terima.
“Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan pondasi peradaban,” ujar La Ode, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia mengungkapkan bahwa para guru TPA kerap menerima honor dalam jumlah yang sangat minim, bahkan ada yang tidak mendapatkan insentif sama sekali dan hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat.
Menurutnya, situasi ini sangat ironis mengingat besarnya kontribusi guru TPA dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika sejak usia dini.
Ia menilai bahwa guru TPA adalah ujung tombak pendidikan karakter yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Apresiasi terhadap guru TPA tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Sudah waktunya ada kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan mereka,” tegasnya.
La Ode menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin membangun generasi yang religius dan berakhlak, maka investasi paling awal harus diarahkan pada para pendidik agama, termasuk guru TPA.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyusun kebijakan konkret dengan mengalokasikan anggaran dari APBD atau melalui program hibah pendidikan keagamaan.
Dengan demikian, pengakuan terhadap peran guru TPA bisa tercermin secara struktural dan memberi dampak jangka panjang bagi pembangunan karakter bangsa.
“Jika guru mata pelajaran umum bisa mendapat tunjangan dan perhatian, mengapa tidak dengan guru TPA? Mereka juga mendidik, bahkan di bidang yang sangat fundamental,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, ia menyarankan agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah guru TPA di Kalimantan Timur.
Hal ini menjadi dasar penting dalam merancang program insentif dan perlindungan yang layak bagi mereka.
“Sudah saatnya ada rencana strategis yang konkret dari pemerintah, mulai dari pendataan sampai pemberian insentif secara rutin. Guru TPA juga butuh kepastian masa depan,” pungkas La Ode.
