Jakarta, infosatu.co – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dari jabatannya.
Luhut mengungkapkan kekesalannya karena ada beberapa target yang tidak mampu diselesaikan. Salah satunya, terkait pembebasan lahan di kawasan sekitar IKN. Sempat disinggung, terdapat lebih dari 2.000 hektar lahan di sana belum dibebaskan.
“Sebenarnya enggak enak buka aib orang lah, yang sudah lewat, lewatlah itu. Tapi, ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaiannya,” ungkap Luhut dalam suatu acara talkshow yang ditayangkan secara virtual, Selasa (4/6/2024).
“Tapi, enggak bisa buat keputusan ya enggak jalan-jalan barang itu. Jadi sederhananya begitulah,” “Tapi saya, Seto itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana (IKN) memang ya enggak jalan saja. Ya tanggung jawab Ketua OIKN lah,” lanjut dia.
Luhut menyatakan masalah itu selalu ada. Ia mengibaratkannya ketika makan pun ada masalah. Maka dari itu, sebagai pemimpin menurutnya harus bisa membuat keputusan dan menyelesaikannya.
“Kalau masalah itu di mana enggak ada masalah, makan pun masalah, makan kan kadang sendoknya enggak pas, masalah. Tapi makan sudah ada lu makan lu campur lah yang benar, itu tugas kau sebagai pemimpin,” ujarnya mengibaratkan.
Meski begitu, Luhut yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Percepatan Realisasi Investasi IKN ini berpendapat, saat menjadi seorang pemimpin harus mampu menghadapi risikonya.
“Ya harus berani dong ambil risikonya bahwa makan itu kau tergigit sedikit di sini cabai, ada booby trap (jebakan) itu cabainya itu ya lu bisa pisahin. Tapi lu sudah punya kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesal saja lihatnya itu,” ungkapnya.
Pada Senin (3/6/2024) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Bambang Susantono (Kepala OIKN) dan Dhony Rahajoe (Wakil Kepala OIKN) dari jabatannya.
Presiden langsung membuat keputusan dan menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk meneruskan jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN. Kemudian, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai wakilnya.
Kemudian, keluarlah juga pada saat itu keputusan presiden (Keppres) terkait pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
