infosatu.co
DPRD Samarinda

Kenapa Zero Tambang Harus 2026?

Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi lll DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengakui komunikasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan DPRD tidak berjalan dengan baik. Salah satu faktornya DPRD yang selalu mengkritisi tambang batu bara yang terus berlanjut di Kota Tepian.

Menurutnya pria yang sering dipanggil Jaya ini menilai, adanya semacam pembiaran dari Pemkot Samarinda terhadap operasi tambang-tambang yang mengelilingi Kota Tepian.

“Maka ketika izin dari kabupaten/kota dicabut dan ditarik oleh provinsi dan sekarang ditarik ke pemerintah pusat saya tidak lagi menggunakan bahasa tambang tambang ilegal. Tapi kejahatan lingkungan. Itu kejahatan lingkungan. Saya lebih tekankan itu,” ungkapnya usai Diskusi Sambil Ngopi Bareng Wartawan Milenial di Cafe Moera, Minggu (18/6/2022) malam.

Tidak hanya itu, baginya Pemerintah Kota Samarinda kurang bijak dalam menentukan kebijakan terkait dengan persoalan tambang batu bara atau pembukaan lahan.

“Kebijakan yang tidak mantap. Tidak sepenuh hati untuk menyetop itu (tambang dan pembukaan lahan). Kalau ada wacana untuk membebaskan tambang di tahun 2026 harus zero tambang, saya memberikan dukungan atas wacana itu,” tuturnya.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan politikus PDIP itu yakni, mengapa zero tambang tersebut baru akan diterapkan pada tahun 2026.

“Besok saja kan bisa. Tinggal bilang saja kok, kita besok zero tambang. Bisa kok dari kita mau kok. Kenapa harus nunggu tahun 2026,” ketusnya.

Ditanyai soal optimis Kota Samarinda zero tambang pada tahun 2026, dirinya tidak memberikan penjelasan lebih jauh, lantaran Angkasa Jaya menilai hal tersebut berhubungan dengan politik.

“Kalau mau bilang optimis bilang tidak juga gak bisa juga ya. Tetapi itu berkaitan dengan politik. Kalau kita katakan 2026 kita akan zero tambang. Artinya tahun 2024 mau terpilih kembali. Itu jangkar yang cuma diikat. Tahun 2026 itu dizerokan atau tidak kita lihat saja nanti. Makanya saya kalau pakai target seperti itu kenapa tidak sekarang gitu kan. Itu tergantung dari keinginan pemerintah. Bisa kok,” tutupnya.

Related posts

Samri: Penanganan Anjal Harus Disiapkan Fasilitas Bukan Sekadar Penertiban

Emmy Haryanti

Komisi IV Dukung Sekolah Rakyat, Terobosan Atasi Kemiskinan Pendidikan

Emmy Haryanti

Maswedi Desak Pemerataan Fasilitas Sekolah di Pinggiran Kota Samarinda

Emmy Haryanti

Leave a Comment

You cannot copy content of this page