Samarinda, infosatu.co – Langkah awal Penegakan Hukum Nasional pada tahun 2026, diawali dengan konsolidasi besar lintas kementerian dan lembaga.
Dari Kalimantan Timur (Kaltim), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) turut mengambil bagian dalam Apel Bersama Awal Tahun.
Apel ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin, 12 Januari 2026, melalui pelaksanaan daring dari Aula Kanwil Kemenkum Kaltim.
Apel berlangsung serentak dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
Diikuti oleh seluruh kementerian serta unit kerja yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
Momentum ini dimanfaatkan untuk menyamakan orientasi kerja sekaligus memperkuat konsolidasi kelembagaan menghadapi dinamika hukum nasional sepanjang tahun berjalan.
Dalam amanatnya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa apel bersama tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial belaka.
Menurut dia, forum tersebut menjadi ruang refleksi atas capaian yang telah dilalui sekaligus peneguhan komitmen bersama dalam menyongsong tahun 2026.
Menurutnya tahun 2026 ini sarat tantangan, khususnya di sektor hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Menko menyoroti tahun 2026 sebagai tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional.
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dinilainya sebagai lompatan besar menuju modernisasi sistem hukum pidana Indonesia.
Pembaruan tersebut diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif dan berkeadaban, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai demokrasi.
“Keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru bergantung pada konsistensi kerja, soliditas koordinasi, serta komitmen menjaga agar reformasi hukum berjalan sesuai tujuan utamanya,” ujar Menko dalam amanatnya.
Lebih jauh, Yusril mengingatkan seluruh jajaran agar memberi perhatian serius pada sejumlah aspek strategis. Keselamatan dan kesehatan aparatur menjadi prasyarat utama keberlanjutan kinerja.
Selain itu, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi dan informasi menyesatkan yang berpotensi mengganggu stabilitas institusi, serta perlunya menjaga integritas, etika, dan kehormatan lembaga sebagai fondasi kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Yusril mengajak seluruh aparatur memasuki tahun 2026 dengan keteguhan prinsip dan soliditas kerja, disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aparatur hukum, menurut dia, berada di garda terdepan dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam memperkuat koordinasi lintas divisi, menjaga integritas aparatur, serta mempersiapkan implementasi berbagai kebijakan dan regulasi strategis sepanjang 2026.
“Apel awal tahun ini menjadi penyatuan arah dan ritme kerja. Seluruh jajaran siap menyukseskan tugas-tugas strategis melalui pelayanan hukum yang lebih profesional, cepat, dan berdampak bagi masyarakat di Kalimantan Timur,” ungkap Idrus.
Pelaksanaan apel bersama ini menjadi penanda kesiapan Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur menghadapi agenda dan tantangan tahun 2026.
Melalui pendekatan kerja yang kolaboratif dan responsif, Kanwil Kemenkum Kaltim menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Hal ini sejalan dengan tuntutan publik akan pelayanan hukum yang semakin berkualitas.
