Jakarta, infosatu.co – Menjelang peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 25 November–10 Desember 2025, Perempuan Mahardhika mengumumkan rencana Aksi Nasional Serentak di Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari pada 25 November 2025.
Aksi ini menjadi respons atas meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang dinilai berjalan beriringan dengan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Mengusung tema “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi”, organisasi ini menegaskan bahwa perjuangan melawan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan mempertahankan ruang demokrasi.
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menegaskan bahwa peringatan HAKTP tahun ini memiliki urgensi tinggi karena situasi politik yang semakin menekan gerakan masyarakat sipil.
“Perempuan Mahardhika akan melakukan Aksi Nasional Serentak di empat kota dengan tema Kerja Layak dan Bebas Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi. Ini adalah upaya memperkuat komitmen global gerakan perempuan untuk mengakhiri penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Mutiara.
Ia mengingatkan kembali sejarah 25 November sebagai hari dibunuhnya Mirabal Bersaudara oleh diktator Trujillo di Republik Dominika.
Menurut Mutiara, hal itu menjadi simbol bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap dijadikan alat rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan.
Kemunduran demokrasi Indonesia, lanjut Mutiara, tercermin dari sejumlah indeks global seperti Freedom House, Global State of Democracy Indices, dan Economist Intelligence Unit.
“Kita melihat pemburuan aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta konflik yang terus berlangsung di Papua,” katanya.
“Situasi ini berjalan berdampingan dengan PHK terhadap aktivis serikat buruh sebagai bentuk pemberangusan serikat,” tegasnya.
Dalam konteks itu, kekerasan terhadap perempuan justru terus meningkat.
Berdasarkan sinergi data dari KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL, tercatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, meningkat 2,4 persen dari tahun sebelumnya, serta 290 kasus femisida.
“Namun perhatian pemerintah masih sangat minim,” ungkap Mutiara.
Ia juga mengkritisi penyangkalan negara terhadap kekerasan seksual masa lalu, termasuk pernyataan terkait peristiwa perkosaan massal Mei 1998 dan mandeknya penuntasan kasus Marsinah yang kini telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Pengabaian atas kekerasan perempuan di masa lalu menunjukkan watak rezim anti demokrasi yang berkepentingan melanggengkan ketidaksetaraan gender,” tambahnya.
Dari Jakarta, Koordinator Perempuan Mahardhika Sarah menyoroti situasi kaum muda yang semakin terhimpit oleh tekanan sosial, ekonomi, dan politik.
“Di bawah rezim otoriter dan anti demokrasi, orang muda hidup dalam tekanan besar: lapangan kerja menyempit, PHK massal, pendidikan mahal, lingkungan rusak akibat pembangunan ekstraktif, dan kriminalisasi terhadap ribuan anak muda kritis masih terus berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Perempuan Mahardhika Palu, Stevi memaparkan peningkatan kekerasan sistematis di Sulawesi Tengah, termasuk di kawasan industri nikel.
“Di Sulawesi Tengah, femisida tercatat 2 kasus pada 2024 dan 2 kasus lagi pada 2025. Buruh perempuan di kawasan industri nikel kerap mengalami kekerasan seksual, bahkan ada lima korban yang di-PHK pada Oktober kemarin,” tegasnya.
Dari Papua Barat, Angelina Djopari menyoroti kerentanan perempuan di Manokwari, termasuk maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan institusi pemerintah, serta tuntutan upah layak bagi pegawai honorer perempuan.
“Kami mendorong adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak serta fasilitas konseling bagi korban,” katanya.
Situasi konflik juga menjadi sorotan Risnayang menggambarkan kondisi mencekam di wilayah Papua Barat seperti Bintuni.
“Akses ke wilayah konflik sangat berbahaya. Perempuan dan anak menjadi korban paling terdampak. Di sisi lain, industri semen dan tambang tetap diakomodasi pemerintah daerah,” ujarnya.
Koordinator Samarinda, Naya menambahkan bahwa aksi di ibu kota Kalimantan Timur akan dilakukan dalam bentuk aksi simbolik di berbagai titik publik, termasuk kampus.
“Kami akan membentangkan tuntutan di kampus dan ruang publik,” jelasnya.
Ia juga mengkritik dampak aktivitas ekstraktif di Kalimantan Timur yang memperburuk kondisi ekologis dan memperbesar beban perempuan.
“Air bekas tambang berbahaya, ikan tercemar limbah batu bara. Di Balikpapan, enam anak tenggelam di lubang tambang, tetapi malah perempuan yang disalahkan, bukan perusahaan atau negara yang membiarkan lubang itu tanpa pengaman,” te gasnya.
Naya menambahkan, lapangan kerja layak bagi perempuan masih jauh dari realita.
“Janji lowongan kerja sering berujung eksploitasi, jam kerja panjang dan upah kecil. Ditambah kriminalisasi sejak Agustus, banyak kawan masih berstatus tahanan kota dan tahanan politik,” katanya.
Menutup konferensi pers, Mutiara Ika kembali menegaskan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan demokrasi, termasuk solidaritas internasional.
“Aksi 25 November ini adalah penegasan sikap bahwa kerja layak dan bebas kekerasan tidak akan terwujud tanpa demokrasi. Perempuan tidak ingin lagi menjadi penopang krisis, perempuan ingin perubahan sistem,” tegasnya.
Ia juga menyoroti situasi global, termasuk Myanmar dan Palestina.
“Pemilu yang diselenggarakan junta Myanmar adalah pemilu palsu, dan di Palestina genosida masih terus berlangsung meski ada komitmen gencatan senjata,” pungkasnya.
