Samarinda, infosatu.co – Pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang baik guna menyelesaikan permasalahan publik, seperti meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menyatakan bahwa pelayanan ke masyarakat seharusnya berdasarkan fakta dan data.
Sebab, dua hal tersebut dapat diketahui persoalan dan menjadi dasar untuk membuat regulasi yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi publik.
“Regulasi diterbitkan dengan kebijakan. Lalu, kebijakan diimplementasikan yang dampaknya menyelesaikan persoalan. Pertanyaannya apakah runtutan ini menjadi perhatian kita,” tuturnya, Rabu (16/10/2024).
Sri menyatakannya saat membuka Ekspose Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Mandiri Kaltim tahun 2024. Acara yang digagas oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim itu berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, ia menuturkan, persoalan yang hendak dituntaskan tidak hanya dituangkan dalam kebijakan.
Tetapi, juga memastikan proses kehadiran kebijakan itu benar-benar sesuai dan memiliki dampak yang signifikan. “Kalau ini dilakukan, maka kita sudah melakukan yang namanya reformasi birokrasi,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu juga meminta para kepala biro yang hadir atau yang mewakili untuk bisa memetakan mitra perangkat daerah.
Misalnya, di Biro Adpim mitranya siapa, di Biro Ekonomi siapa? Berapa perangkat daerah, berapa kebijakan yang sudah dihasilkan? Berapa kebijakan yang harus direview? Berapa kebijakan yang ada tapi belum dilaksanakan. Berapa kebijakan yang sudah harus diperbarui.
“Melalui kegiatan ini kita harus memiliki visi dan persepsi yang sama, punya tanggung jawab moral yang sama,“ ucap Sri.
“Untuk memastikan setiap kebijakan yang akan dihasilkan ataupun kebijakan yang sudah ada bisa benar-benar kita review apakah sudah sesuai dengan kaidah kebijakan yang berkualitas,” tandasnya.
