Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota Samarinda mulai mengantisipasi potensi dampak kebijakan terbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pusat, terutama terkait kemungkinan peserta nonaktif dan cut-off kepesertaan.
Meski demikian, kondisi di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan masih aman dan terkendali.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Ismed Kusasih, usai rapat pembahasan permohonan addendum NK/RK PBPU Pemda Kota Samarinda yang diajukan oleh BPJS Kesehatan Kota Samarinda.
“Hari ini kita duduk bersama dalam satu tim untuk BPJS. Artinya mengantisipasi terutama beberapa kebijakan dari BPJS Pusat. Tapi Alhamdulillah di Samarinda kita masih aman,” ujarnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurut Ismed, salah satu hal yang diantisipasi adalah potensi peserta nonaktif, termasuk skema cut-off.
Berdasarkan pemantauan sementara, terdapat sekitar 10 ribu peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari kota yang tercatat nonaktif.
“Yang nonaktif di Kota Samarinda, yang nonaktif dari PBI kota ada sekitar 10.000. Dari 10.000 itu kan antisipatif,” jelasnya.
Selain itu, turut dibahas kemungkinan reaktivasi kepesertaan. Ismed menyebut peserta nonaktif masih bisa diaktifkan kembali.
Ismed menambahkan, dari 10 ribu peserta nonaktif tersebut, ada yang dapat direaktivasi, terutama bagi penderita penyakit katastropik.
“Kalau memang ada penyakit-penyakit itu bisa direaktivasi dengan pernyataan dari fasilitas kesehatan (faskes), terutama kalau menderita penyakit katastropik seperti gagal ginjal atau penyakit jantung dan seterusnya,” terangnya.
Ia menjelaskan, penyakit katastropik merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan.
Sementara itu, terkait mekanisme pengaktifan kembali kepesertaan bagi pasien, Ismed menyebut itu ranahnya Dinas Sosial (Dinsos).
Namun, ia menyebut untuk tahap awal, reaktivasi difokuskan pada PBI yang ditanggung pusat.
“Yang bisa diaktifkan itu khusus yang pusat dulu, PBI yang ditanggung pusat. Itu direaktivasi dengan kriteria tertentu,” pungkasnya.
Selain itu, rapat juga membahas kondisi efisiensi anggaran dan kebutuhan pendanaan BPJS, khususnya untuk kepesertaan PBI yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Samarinda memastikan seluruh langkah antisipatif akan terus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
