Samarinda, infosatu.co : Kalimantan Timur, terus berbenah lewat berbagai planning penataan pembangunan, diantaranya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Rancangan tersebut sudah dilaporkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kepada Dewan Nasional KEK, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/12/2022), oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Pemaparan rencana pembangunan KEK MBTK , disampaikan Sri Wahyuni yang juga merupakan Sekretaris Dewan Kawasan KEK MBTK, diapresiasi Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi, akan langkah Kaltim dalam tindak lanjut pengembangan KEK MBTK.
“Saya apresiasi Bu Sri Wahyuni Ada langkah-langkah ,” ujarnya.
Elen pun memberi saran agar beberapa kendala yang masih dihadapi dan bersentuhan dengan kementerian terkait seperti soal izin pelabuhan, pengeboran air tanah dalam kawasan, serta infrastruktur di luar dan dalam kawasan segera dituangkan dalam surat resmi untuk ditindak lanjuti Dewan Nasional KEK.
Memetakan Masalah
Mendapat sambutan positif dari Plt.Sekjen KEK, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengaku, optimis Kawasan KEK MBTK mengaku optimis progres ke depan akan lebih maju.
Ia menyebut, Dewan Kawasan KEK MBTK sudah memetakan masalah yang dihadapi KEK MBTK, sekaligus merumuskan opsi solusinya.
“Solusi yang kami tawarkan adalah penguatan kelembagaan dengan menyiapkan BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur),” ungkapnya, seraya menambahkan untuk melakukan itu.
“Kita sudah menyiapkan skema. Tahun 2023 disiapkan FS BUMD-nya, rancangan peraturan daerahnya, penataan asetnya untuk menjadi penyertaan modal,” sambungnya.
Sri Wahyuni menjelaskan, sementara proses menuju BUMD berjalan, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yakni PT MBTK tetap bisa melakukan fungsi sebagai BUPP, salah satunya menjalin kerja sama dengan para investor.
Berbagai izin seperti pelabuhan, keperluan air, telekomunikasi dan listrik akan tetap difasilitasi untuk segera diselesaikan.
“Setelah kita laporkan, Dewan Nasional KEK mengapresiasi. Semua masalah sudah kita petakan, dan ternyata mereka juga memotret hal yang sama. Bahkan kita sudah menyiapkan solusinya.” tutur Sri.
Bagusnya, hampir tidak ada catatan buruk yang disampaikan Dewan Nasional KEK, kecuali permintaan untuk target-target waktu semisal lama waktu pembuatan peraturan daerah.
“Kita optimis dan mereka mengapresiasi, karena kita sudah memotret masalahnya dan ada rencana tindak. Berarti ada komitmen kuat dari pemerintah provinsi di sana,” pungkasnya.
