Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus mengupayakan pelimpahan kewenangan atas pengelolaan Alur Sungai Mahakam dari pemerintah pusat ke daerah.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, sebagai langkah penting untuk memaksimalkan potensi transportasi dan pendapatan dari jalur sungai strategis tersebut.
“Untuk alur Sungai Mahakam, kita masih dalam tahap perjuangan. Kita perjuangkan bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif, untuk meminta pelimpahan,” ujar Sapto pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Ia menyebut bahwa peluang pelimpahan tetap terbuka, terlebih setelah adanya komunikasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Menurut Sapto, dukungan dari pusat akan memungkinkan daerah mendapat prioritas, asalkan kesiapan teknis dan sarana prasarana pendukung telah terpenuhi.
“Saya dan sudah berbicara dengan KSOP. Mereka membuka peluang agar pemda diutamakan. Tapi sisi teknis dan sarpras juga harus siap,” lanjutnya.
Sapto juga menyinggung bahwa landasan regulasi daerah sudah mulai disiapkan, khususnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, tentang Retribusi Daerah. Aturan ini disebutnya dapat menjadi fondasi awal dalam menyusun kebijakan pengelolaan Sungai Mahakam secara mandiri oleh Pemprov Kaltim.
“Perda Nomor 1 Tahun 2024 itu bagian dari bagaimana nantinya kita mengelola alur sungai. Kalau nanti ada zona tambahan, tinggal ditambahkan di lampiran. Tidak harus buat perda baru,” jelasnya.
Lebih jauh, Sapto menekankan bahwa pelimpahan kewenangan ini akan membawa dampak besar, baik dari segi optimalisasi jalur transportasi sungai maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Legislator dari Partai Golkar itu, juga berharap agar proses advokasi terus diperkuat oleh semua pihak terkait.
“Dengan regulasi dan kesiapan yang matang, pengelolaan Alur Sungai Mahakam bisa menjadi sumber PAD sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah,” tutup Sapto.
