Samarinda, infosatu.co – Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi transisi energi berkeadilan di Indonesia Timur.
Penetapan tersebut dilakukan melalui forum Indonesia Sustainability Energy Week (ISEW) 2025 dan International Capacity Development Program for Coal Regions in Transition.
Forum internasional ini digelar di Hotel Mercure Samarinda, 13–16 Oktober 2025, dengan mengusung tema “Collaborative Solutions for a Just Energy Transition in East Kalimantan”.
Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat, daerah, akademisi, LSM, dan sektor swasta untuk menyusun strategi nyata menuju transformasi energi bersih dan ekonomi hijau di daerah penghasil tambang seperti Kaltim.
Team Lead Energy Hub Project GIZ Indonesia/ASEAN, Ardian Candraputra, menjelaskan bahwa ISEW dirancang sebagai platform pertukaran ide dan pengalaman antar pemangku kepentingan dalam membangun transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan.
“ISEW di Samarinda menunjukkan komitmen bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang keadilan sosial, diversifikasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Ardian.
Selain sesi dialog, ISEW 2025 juga menghadirkan pelatihan untuk mahasiswa, profesional, dan organisasi masyarakat guna memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan lanskap energi global.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili Gubernur Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa Kaltim sudah menyiapkan landasan kuat untuk memasuki era energi bersih melalui program Kaltim Hijau dan kerja sama dengan Bank Dunia lewat skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sejak 2019.
“Kita menyadari sumber daya alam akan habis. Karena itu, komitmen terhadap energi bersih adalah investasi bagi masa depan Kaltim,” tegasnya.
Sri juga mengungkapkan bahwa transformasi ekonomi Kaltim mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor pertambangan menurun sementara industri pengolahan meningkat.
“Artinya, ketergantungan pada batu bara dan migas bisa mulai dikurangi. Forum seperti ISEW ini sangat penting untuk menyusun peta jalan transformasi energi yang lebih konkret,” tambahnya.
Deputi Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, menilai Kaltim memiliki modal besar untuk menjadi pusat hilirisasi dan energi nasional.
Namun, ia menyoroti bahwa nilai tambah dari kekayaan energi Kaltim masih belum maksimal dirasakan masyarakat daerah.
“Kaltim ini kaya energi luar biasa, tapi rasio pemanfaatannya belum seimbang. Lebih banyak dikirim keluar ketimbang memperkuat industri lokal,” ujarnya.
Abdul Malik mendorong agar transisi energi di Kaltim disinergikan dengan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, hilirisasi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus menjadi prioritas nasional.
“Kalau infrastruktur diperkuat dan energi tersedia, industri akan datang. Energi harus jadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar komoditas ekspor,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi energi di wilayah Kalimantan, terutama antara Kaltim dan Kalimantan Utara, yang sedang mengembangkan proyek PLTA skala besar untuk mendukung kawasan industri di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau sinergi ini berjalan, Kalimantan bisa menjadi episentrum energi nasional,” jelasnya.
ISEW 2025 menjadi momentum penting bagi Kaltim untuk memperkuat perannya sebagai model nasional transisi energi berkeadilan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan operasional dan aksi nyata di lapangan bukan hanya wacana untuk mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.
