Samarinda, infosatu.co – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Muhamad Muhdar, menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara serius oleh pemerintah daerah.
Hal ini menurutnya seiring menurunnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatnya beban fiskal yang ditanggung daerah.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti audiensi Pemerintah Kota Samarinda bersama kalangan akademisi, yang membahas kondisi keuangan daerah dan dampak kebijakan nasional terhadap fiskal daerah.
Muhdar menjelaskan bahwa pertemuan tersebut masih bersifat awal atau brainstorming untuk memetakan persoalan besar.
Termasuk potensi dan arah pengembangan PAD di tengah keterbatasan sumber pendapatan daerah.
“Pertemuan ini masih memotret persoalan besarnya dulu. Salah satunya bagaimana daerah menghadapi penurunan PKB, sementara PAD perlu dikreasi dengan tetap memperhitungkan komponen terbesar pendapatan daerah itu sendiri,” ujarnya.
Ia menyayangkan kebijakan nasional yang kerap tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah, sehingga daerah menanggung beban fiskal yang cukup berat.
Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah memiliki janji politik, rencana pembangunan, serta ekspektasi publik yang harus dipenuhi.
“Daerah punya harapan dan perencanaan. Itu semua berkonsekuensi pada ekspektasi publik untuk mendapatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan, sementara sumber pembiayaannya justru tertekan,” jelasnya.
Menurut Muhdar, kajian terkait PAD dan fiskal daerah ini tidak hanya akan dilakukan oleh Unmul.
Gagasan yang dipicu oleh Wali Kota Samarinda tersebut akan dikomunikasikan dengan perguruan tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga pembahasannya berskala nasional.
“Ini bukan isu Samarinda saja, tapi nasional. Negara harus bertanggung jawab terhadap distribusi anggaran ke seluruh wilayah Indonesia, karena kebutuhan lokal dan beban tiap daerah itu berbeda,” tegasnya.
Ia mencontohkan Samarinda sebagai daerah yang bukan penghasil sumber daya alam, namun menjadi wilayah lintasan aktivitas ekstraktif (pengambilan sumber daya alam langsung dari alam untuk kepentingan ekonomi).
Selain itu, Samarinda juga menjadi lokasi dua entitas pemerintahan, yakni kota dan provinsi, yang turut menambah beban pelayanan dan infrastruktur.
Terkait efisiensi anggaran, Muhdar menilai daerah mau tidak mau harus mencari terobosan, termasuk mengkaji ulang sumber-sumber PAD yang memungkinkan dikembangkan.
“Dalam perspektif akademis, daerah memang sedang dihadapkan pada beban yang berat. Dan ini bukan hanya Samarinda,” katanya.
Ia menyebut pembahasan lanjutan akan dilakukan secara lebih intens, termasuk memasukkan perhitungan eksternalitas dan risiko yang ditanggung daerah akibat aktivitas atau infrastruktur tertentu.
“Kalau daerah menjadi penerima beban risiko, maka itu harus masuk dalam variabel perhitungan. Kajian ini jelas tidak bisa selesai dalam satu-dua pekan,” tutupnya.
