Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Nasdem, Joha Fajal menyebut tekanan fiskal yang kian berat menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam merealisasikan program pembangunan.
Sebagai dampaknya, sejumlah program yang telah direncanakan pemerintah daerah berpotensi mengalami penundaan bahkan pengurangan skala.
Pemotongan anggaran dalam jumlah besar dinilai mempersempit ruang fiskal daerah.
Akibatnya kemampuan pemerintah kota dalam menjalankan agenda pembangunan juga menjadi semakin terbatas.
Hal tersebut disampaikan Joha usai Reses Masa Persidangan I tahun 2026 di daerah Dapil II yang menghadirkan 3 kecamatan.
Yaitu Palaran, Samarinda Seberang dan Loajanan ilir, dengan melibatkan Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) serta Rukun Tetangga (RT).
“Reses hari ini melibatkan tiga kecamatan. Kami libatkan LPM dan RT agar aspirasi, baik yang sudah masuk Musrenbang maupun yang belum, bisa disampaikan,” ujarnya, Minggu, 8 Februari 2026 di Hotel Barumbay.
Joha mengungkapkan, anggaran yang sebelumnya telah diprogramkan bersama Wali Kota Samarinda mengalami pemotongan hingga sekitar Rp2 triliun.
“Kondisinya memang sulit, karena yang sebelumnya sudah diprogramkan bersama Wali Kota, ternyata mengalami pemotongan kurang lebih sekitar Rp2 triliun. Ini tentu sangat bermasalah bagi kita,” tegas Joha.
Ia menekankan bahwa tekanan fiskal ini perlu menjadi perhatian bersama agar pemerintah daerah tetap memiliki kapasitas yang memadai dalam menjawab kebutuhan warga.
Joha menyebut, berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelumnya, masing-masing kecamatan telah menetapkan 10 usulan prioritas.
Disebutkan Joha, datanya sudah diterima dan akan menjadi fokus utama untuk diperjuangkan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Sejalan dengan hal itu, Joha berharap kebijakan anggaran ke depan, termasuk dana yang bersumber dari pemerintah pusat, dapat kembali memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah.
“Kami sangat berharap bisa dikembalikan ke daerah agar daerah benar-benar bisa membangun wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.
