Samarinda, infosatu.co – Aspirasi dari wilayah perbatasan kembali menggema di Gedung DPRD Kalimantan Timur.
Rombongan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Mahulu) mendatangi lembaga legislatif tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Maka forum tersebut mengungkapkanlah kondisi keterisolasian dan ketimpangan layanan dasar yang masih mereka alami sejak Mahulu ditetapkan sebagai kabupaten pada 2012.
Dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua forum, Awen, menuturkan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan di Mahulu masih sangat terbatas.
Akses antar desa dan pusat kabupaten sebagian besar hanya berupa jalan tanah yang sulit dilalui, terlebih saat musim hujan.
“Tujuan kami ke sini ingin agar Ketua DPRD bisa fasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, agar apa yang kami sampaikan tidak sekadar menjadi wacana. Kami ingin ada tindakan nyata,” ujar Awen, dalam Audiensi antara Warga Mahulu dan DPRD Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan dasar lainnya seperti fasilitas kesehatan masih sangat jauh dari memadai. Mahulu belum memiliki rumah sakit, sementara puskesmas yang ada kerap kekurangan tenaga medis.
“Rumah sakit saja belum ada. Kami hanya punya puskesmas yang kadang ada tenaga medis, kadang tidak. Bagaimana kami bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak?” ucapnya.
Dalam sektor pendidikan, Awen menyoroti keterbatasan sekolah lanjutan di Mahulu. Banyak anak terpaksa meninggalkan daerah untuk melanjutkan pendidikan ke SMA atau perguruan tinggi di luar kabupaten, yang tidak semua keluarga mampu.
Masalah pasokan listrik juga tak luput dari perhatian. Listrik di Mahulu belum tersedia 24 jam penuh, dan sering mengalami gangguan.
Di sejumlah wilayah perbatasan, aktivitas perdagangan bahkan masih mengandalkan mata uang Ringgit Malaysia karena distribusi barang dari dalam negeri sangat terbatas.
Menanggapi hal ini, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan apresiasinya atas keberanian masyarakat Mahulu menyampaikan langsung kondisi di lapangan.
Ia mengakui bahwa Mahulu masih menghadapi tantangan berat sejak pemekaran.
“Mahulu ini luas wilayahnya kecil, tapi isolasi dan minim infrastruktur masih menjadi masalah utama. Jalan yang sudah beraspal baru sekitar 18 kilometer dari total 18.428 km²,” ungkap Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa potensi Mahulu sebenarnya besar, terutama dari sektor tambang dan perkebunan. Namun, kontribusi terhadap masyarakat masih minim karena dominasi korporasi besar dan rendahnya serapan tenaga kerja lokal.
“Kita perlu dorong agar pembangunan Mahulu tidak tertinggal. Ini wilayah perbatasan, posisinya sangat strategis. Kita akan upayakan agar pemerintah provinsi dan pusat tidak tinggal diam,” katanya.
Hasanuddin juga menyinggung peran penting koordinasi antar level pemerintahan.
Ia berharap adanya komitmen kuat agar Mahulu tidak terus bergantung pada bantuan eksternal saat menghadapi bencana atau krisis.
“Kami akan terus kawal aspirasi ini dan dorong agar ada respons nyata, tidak hanya janji,” pungkas Hasanuddin.
