Samarinda, infosatu.co – Komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan terus digaungkan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya bagi wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih tergolong tertinggal dalam akses infrastruktur dasar.
Legislator daerah pemilihan Kubar-Mahulu, Yonavia, menegaskan bahwa kondisi infrastruktur di dua kabupaten perbatasan tersebut masih jauh dari kata ideal.
Persoalan klasik seperti jalan yang rusak parah, sulitnya akses air bersih, hingga belum meratanya jaringan komunikasi dan internet, menjadi keluhan utama masyarakat yang belum juga terselesaikan secara menyeluruh.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kaltim itu, Senin, 7 Juli 2025.
Ia mengapresiasi berbagai langkah pemerintah provinsi maupun kabupaten yang sudah dilakukan, namun tetap menekankan perlunya penguatan sinergi antarlembaga agar pelaksanaan program pembangunan benar-benar menjangkau seluruh pelosok daerah secara merata dan berkelanjutan.
Menurut Yonavia, tantangan geografis menjadi faktor pembeda utama yang membuat pembangunan di Kubar dan Mahulu lebih rumit dibanding wilayah perkotaan. Akses jalan yang hanya bisa ditempuh berjam-jam, bahkan melalui sungai di beberapa titik, menjadi penghambat utama mobilitas warga dan distribusi layanan publik.
“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas,” ujarnya lagi.
Yonavia juga menegaskan bahwa penting bagi Pemprov Kaltim untuk memberikan perhatian ekstra kepada daerah-daerah pinggiran ini, apalagi Mahulu merupakan kabupaten paling muda di Kaltim yang membutuhkan dorongan lebih kuat agar tidak tertinggal terlalu jauh.
Ia mendorong agar ke depan, penganggaran program strategis seperti pembangunan jalan penghubung antarkecamatan, perluasan jaringan air bersih, hingga penguatan layanan digital dan konektivitas internet bisa menjadi prioritas utama.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi visi bersama. Kita tidak ingin ada masyarakat Kaltim yang masih tertinggal hanya karena masalah akses dan lokasi,” tambah Yonavia.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi pembangunan secara aktif. Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran bisa lahir jika warga di daerah ikut menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.
“Partisipasi publik sangat penting. Aspirasi masyarakat harus terus disampaikan, agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi juga menyentuh pelosok,” tutupnya.
