Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Jahidin menggambarkan kondisi memilukan di wilayah kaya sumber daya energi, namun warganya masih kekurangan akses listrik dan bahan bakar.
“Seperti ayam jantan kelaparan di lumbung padi,” peribahasa yang Jahidin sebut sebagai penggambaran kondisi Kaltim saat ini.
Kritik tajam ini ia sampaikan menyikapi minimnya pemerataan energi di Kalimantan Timur, salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
Jahidin menyoroti data dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan, yang menyebutkan masih ada 211 desa di Kaltim belum menikmati aliran listrik secara layak.
Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan ketimpangan sistem energi nasional yang terlalu tersentralisasi, tanpa memprioritaskan wilayah penghasil.
“Kita ini penghasil batu bara, tapi listrik di kampung-kampung masih banyak yang belum masuk. Di Sulsel dan Jawa yang beli batu bara dari kita, justru listriknya stabil. Saya punya rumah di Makassar, dan di sana tidak pernah mati lampu,” ucapnya di Samarinda, Senin, 2 Juni 2025.
Jahidin juga menyebut bahwa DPRD Kaltim telah beberapa kali memanggil PLN, Kementerian PUPR, serta instansi terkait lainnya untuk mendesak percepatan elektrifikasi desa.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kaltim tidak bisa terus-menerus hanya menjadi penonton saat sumber daya mereka dikuras untuk kebutuhan daerah lain.
Kondisi serupa terjadi di Mahakam Ulu, salah satu wilayah perbatasan yang hingga kini masih memiliki desa-desa tanpa listrik permanen.
Warga di daerah tersebut menurutnya telah menyampaikan protes karena janji penyediaan listrik belum kunjung terealisasi.
“Kita tidak bisa diam. Ini tanah kita, sumbernya dari kita, tapi hasilnya tidak kembali ke kita,” tegasnya.
Selain listrik, Jahidin juga menyoroti persoalan kelangkaan solar subsidi. Ia mengatakan banyak pelaku UMKM di Kaltim harus rela mengantre hingga dua atau tiga hari di SPBU, bahkan sering kali pulang dengan tangan kosong karena stok habis.
“Kalau pengusaha di Jawa mau isi solar tinggal datang, di sini kadang antre dua hari pun belum tentu dapat,” keluhnya.
Politikus dari Fraksi PKB ini mendorong agar pemerintah pusat mengubah pendekatan dalam pembangunan energi nasional dengan lebih berpihak kepada daerah penghasil.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal isu ini melalui kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kelistrikan.
“Kami dari DPRD terus kawal. Tapi komitmen pusat juga harus jelas. Ini soal keadilan bagi rakyat Kaltim,” tutup Jahidin.
