Samarinda, infosatu.co – Isran Noor-Hadi Mulyadi resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon (Bacalon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ke kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kesejahteraan Sosial (DPW PKS) Kaltim, hari ini, Selasa (21/5/2024).
Pasangan bacalon ini menjadi yang ketiga mengembalikan formulir pendaftaran, setelah Mahyuddin dan Rudy Mas’ud. Dalam kesempatan tersebut, Isran Noor berharap agar nantinya dapat kembali diusung oleh PKS seperti pada pilkada 2018.
“Kami Isran-Hadi berharap kembali diusung PKS. Walaupun kami menyerahkan sepenuhnya keputusan ada di DPP, tapi yang lebih paham pasti DPW PKS Kaltim,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Kaltim Dedi Kurniadi menyambut kedatangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang ingin mendapat dukungan dari PKS untuk maju sebagai Bacalon Gubernur – Wakil Gubernur Kaltim periode 2024-2029.
Isran Noor dan Hadi Mulyadi adalah pasangan petahana yang kembali mengincar kesempatan kedua untuk memimpin Benua Etam.
“Semua yang mendaftar ke kami punya potensi sama. Tergantung nanti hasil evaluasi dari data yang sudah kami gali baik melalui wawancara maupun secara formal melalui formulir yang sudah mereka isi,” jelas Dedi.
Selanjutnya, DPW PKS akan melakukan evaluasi terhadap para pendaftar yang telah masuk penjaringan bacalon kepala daerah. Setelah itu, diajukan ke DPP PKS untuk dipertimbangkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.
“Ya, semuanya punya peluang yang sama. Mengenai penetapannya, sebelum pendaftaran dimulai itu biasanya pada bulan Agustus. Sebelum Agustus, mudah-mudahan sudah bisa keluar,” tambah Dedi.
Dedi juga menyampaikan bahwa proses penentuan calon gubernur tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat mengingat banyaknya pemilihan di provinsi dan kabupaten.
Untuk pemilihan gubernur sendiri, terdapat 38 provinsi yang harus ditangani. Oleh karena itu, DPW PKS Kaltim berusaha mendapatkan slot waktu yang lebih cepat dalam proses ini.
Mengenai kader yang keluar dari partai, Dedi menyatakan bahwa PKS tidak memiliki masalah dengan hal tersebut.
“Yang bersangkutan sudah punya rumah sendiri. Kami juga tidak menggugat apa-apa kepadanya. Biarlah berkompetisi seperti itu, kalau kemudian nanti ada catatan-catatan ya tidak juga kami sampaikan kepada DPP, karena DPP juga sudah tahu,” jelasnya.
Dengan demikian, DPW PKS Kaltim terus berkomitmen melakukan proses seleksi calon gubernur secara objektif dan transparan. Hal ini demi memastikan bahwa calon yang diusung benar-benar representatif dan memiliki potensi terbaik untuk memimpin Kaltim ke depan.
