Samarinda, Infosatu.co – Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut sistem perhitungan keuangan negara harus diubah agar terjadi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Isran mengusulkan, selain membalik kebijakan, yakni 70 persen anggaran disebar ke daerah dan 30 persen dikelola pusat, kapasitas keuangan sebaiknya bukan berdasarkan jumlah penduduk, tetapi banyaknya wilayah di suatu provinsi.
Dengan begitu, kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi memadai untuk mendorong pembangunan daerah.
“Makanya, saya ketika menyampaikan materi di Lemhanas, pernah mengusulkan agar sistem perhitungan keuangan negara diubah,” kata Isran di Hotel Mercure Samarinda belum lama ini.
Ia kemudian menjelaskan, pola penerapan yang terjadi saat ini ialah 54 persen dana pembangunan infrastruktur ada di Pulau Jawa, sedangkan sisanya 46 persen dibagi-bagikan ke seluruh daerah di Indonesia.
“Bagaimana tidak terjadi kesenjangan,” sindir Isran.
Lanjut Isran, dasar perhitungannya salah satunya adalah jumlah penduduk untuk porsi kapasitas fiskal negara dimana dari 275,36 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 154,34 juta jiwa adalah penduduk di Pulau Jawa.
“Artinya, hanya lima provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur), mereka sudah mengalahkan perimbangan keuangan ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa karena jumlah penduduknya,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika pola struktur anggaran yang saat ini diterapkan masih digunakan, maka daerah-daerah di luar Pulau Jawa akan terus dan selalu tertinggal.
“Kalau pola itu diubah, saya yakin bisa berkeadilan,” ya
