Jakarta, infosatu.co – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Razilu menyerukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2023.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut (TL) Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
“Rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK pada Kemenkumham sesegera mungkin harus ditindaklanjuti sebagai bagian ikhtiar kita menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya,” ungkapnya.
Ia berpesan agar seluruh hadirin untuk mengikuti giat konsinyasi dengan sungguh-sungguh. Apabila masih terdapat laporan keuangan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tahun lama, maka melalui kegiatan konsinyasi ini dicarikan solusinya.
“Jika laporan keuangan dan PDTT tahun lama, misalnya 2007, 2008, 2010, dan seterusnya yang masih terdapat saldo tindak lanjut, semoga dapat ditemukan solusi penyelesaiannya dalam forum yang terhormat ini. Apakah dimasukkan ke dalam status 4, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, atau melalui cara lainnya,” jelas Razilu.
“Dengan demikian, bagi seluruh satuan kerja yang masih memiliki saldo temuan pemeriksaan BPK, ikuti kegiatan tersebut dapat dengan cermat, dan jangan sungkan untuk menanyakan solusi kepada tim Inspektorat Jenderal,” lanjutnya.
Berdasarkan hasil Pemantauan, lanjut Razilu, tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2023 menunjukan atas 112 LHP, dengan 983 temuan terdapat sejumlah 2.217 rekomendasi. Rinciannya, tindak lanjut sesuai rekomendasi sejumlah 2.066 (93,1 persen), tindak lanjut belum sesuai rekomendasi 150 (6,7 persen).
Kemudian, rekomendasi belum ditindaklanjuti sejumlah 0 (0 persen) dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sejumlah 1 (0,1 persen).
Selanjutnya, Razilu mengungkapkan Inspektorat Jenderal (ltjen) Kemenkumham telah menyusun daftar inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih memiliki saldo temuan. Juga, terkendala dalam menindaklanjutinya sampai dengan Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) Semester I Tahun 2023, yakni sebanyak 29 LHP.
“Melalui kegiatan konsinyasi ini, kami berharap dapat mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Serta untuk memperoleh solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh satuan kerja,” tandas Razilu.
Pada kesempatan tersebut, Razilu juga menyampaikan, bahwa Itjen memiliki peran untuk menjalankan quality assurance, consulting, dan strategic partner.
“Sebagai wujud manifestasi peran tersebut, Itjen bertugas melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, melalui fungsi inspektorat wilayah masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya,” jelas Razilu.
Giat konsinyasi kali ini diselenggarakan oleh Itjen Kemenkumham dalam rangka pengawasan intern dari hasil pemeriksaan BPK.
Kegiatan ini mengundang Auditor Utama Keuangan Negara I dan Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran turut hadir secara virtual.
