Samarinda, infosatu.co – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim) Kaltim Yusliando mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut menempati urutan ke-3 secara nasional. Posisi tersebut di bawah DKI Jakarta DI Yogyakarta.
Meski demikian, IPM satu kabupaten di Kaltim, yakni Mahakam Ulu (Mahulu) masih berada di baah rata-rata nasional dengan nilai 70,2 persen.
Selain itu, pada tahun 2023 masih ada dua kabupaten di Kaltim dengan nilai lama sekolah di bawah rata-rata nasional yaitu Penajam Paser Utara dengan lama sekolah 8,5 tahun. Kemudian, Kabupaten Mahulu dengan nilai rata-rata lama sekolah 8,4 tahun.
“Hal ini berarti akses pendidikan wajib belajar 12 tahun masih belum terpenuhi secara maksimal,” jelas Yusliando dalam konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Hotel Mercure, Selasa (20/2/2024).
Oleh karena itu, masih diperlukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Hal ini meningkatkan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan maupun guru dan tenaga kependidikannya.
Selain itu, Yusliando juga membahas mengenai permasalahan pengangguran dari kalangan penyandang disabilitas. Akses pekerjaan bagi mereka perlu diperluas agar dapat masuk ke dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
“Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kaltim mengalami penurunan. Begitupun dengan tingkat kemiskinan di Kaltim lebih baik daripada nasional walaupun masih berkisar pada angka 6 persen,” katanya.
“Tapi dari beberapa kabupaten, ada data tingkat kemiskinan tinggi padahal pengangguran rendah,” lanjutnya.
Menurutnya hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan inklusi untuk mendukung ekonomi.
Masyarakat di beberapa kabupaten tersebut bekerja, namun tidak bisa membawa hasilnya pada daerah pemasaran. Maka, tingkat kemiskinan masih tinggi.
