Bontang, infosatu.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait rencana dimulainya kembali pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli mendatang.
Dilansir dari halaman Kompas.com, arahan Presiden tersebut disampaikan melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ada beberapa arahan Presiden Jokowi terkait pembukaan sekolah tatap muka, salah satunya adalah PTM tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan dengan durasi waktu maksimal 2 jam.
Kemudian, PTM boleh dilakukan dengan syarat para guru dan tenaga pendidik disuntik vaksin Covid-19. Jokowi juga meminta rencana PTM hanya boleh dihadiri 25 persen dari total siswa.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengarahkan agar pelaksanaan PTM harus dengan izin dari orang tua.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Saparuddin mengatakan pihaknya belum menetapkan kebijakan dari yang diinstruksikan Presiden RI, lantaran belum adanya surat edaran (SE) secara tertulis.
“Kita belum dapat secara tertulisnya. Jika sudah ada, kita langsung action di lapangan,” ungkapnya saat dikonfirmasi infosatu.co via telepon, Selasa (8/6/2021) lalu.
Akan tetapi, pihaknya tetap melakukan persiapan PTM bahkan jauh sebelum adanya instruksi diperbolehkannya menggelar PTM.
“Kalau persiapan tetap kami lakukan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menilai bahwa instruksi Presiden tersebut boleh saja dilakukan, namun melihat situasi pandemi Covid-19 tentu daerah yang dapat menilai kondisi di daerahnya.
“Iya edaran ataupun instruksi itu boleh saja, tetapi biarlah daerah yang menilai daerahnya masing-masing. Meskinya begitu, karena yang tahu daerahnya pemerintah daerah itu sendiri,” ungkapnya saat dikonfirmasi infosatu.co, Rabu (9/6/2021) kemarin.
Ia menambahkan bahwa PTM sesungguhnya lebih bermanfaat lantaran murid langsung bisa mendeskripsikan ilmu yang disampaikan oleh guru.
“Sudah satu tahun setengah ini murid terbelenggu dengan situasi yang tidak maksimal menerima pembelajaran,” tuturnya.
Menurut politikus Gerindra itu, ketika seorang murid tidak maksimal menerima pelajaran, maka dapat merugikan bangsa sendiri dan masa depannya.
“Di situlah tantangannya. Kalau terlalu terbelenggu dengan kondisi yang ada, sedangkan Bontang sendiri sudah rapat bersama Disdikbud bahwa mereka siap, apalagi sudah ditopang dengan vaksin baik masyarakat dan guru,” paparnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah mempelajari instruksi tersebut, kemudian mengambil langkah-langkah konkrit.
“Kalau saya ya belajar saja, karena saya tidak ingin anak-anak putus pembelajaran. Tapi ya kita memang harus tetap mawas diri,” tegasnya. (editor: irfan)
