Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyatakan bahwa sistem input data pokok pendidikan (Dapodik) guru di Provinsi Kaltim belum maksimal. Terutama dalam memasukkan data guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), honorer maupun PPPK. Menurut Rusman, hal itu terlihat dari adanya ketimpangan rasio guru di Kaltim.
“Sebenarnya secara rasio itu mendekati terpenuhi. Hanya persoalannya kalau sudah berbicara soal distribusi guru-guru bidang studi, di sinilah masalahnya karena banyak menumpuk di kota,” ujar Rusman ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim, Senin (16/10/2023).
“Sehingga yang terjadi sekolah-sekolah di pinggiran, ada mata pelajaran tertentu justru tidak ada gurunya atau sebaliknya ada mata pelajaran tertentu justru gurunya banyak,” lanjutnya.
Dengan demikian, Rusman mengusulkan agar setiap satuan pendidikan di Kaltim dapat memaksimalkan sistem dapodiknya. Dengan demikian, informasi yang ada di sekolah tersebut terdata secara detail dan riil.
“Menurut saya, satuan pendidikan harusnya memberi informasi atau mengisi aplikasi untuk dimasukan dalam dapodik. Khususnya untuk tenaga guru yang benar-benar sesuai kondisi riilnya dan tidak mengada-ngada,” ujarnya.
“Supaya ketika kita menyusun penerimaan formasi guru itu berdasarkan klasifikasi dan klasternya,” sambung Rusman.
