Samarinda, infosatu.co – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh akhirnya dapat bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. Dalam pertemuan yang sudah beberapa waktu dinantikan, Bonifasius menyampaikan beberapa hal.
Pertama, terkait dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mewujudkan beberapa proyek strategis Kabupaten Mahulu. Hal ini termasuk pembangunan Bandara Ujoh Bilang.
“Bandara saat ini sedang dalam pengerjaan Pak Pj,” ungkapnya saat bertemu Akmal Malik di Ruang VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (13/5/2024).
Bonifasius mengatakan program pembangunan bandara sudah diajukan ke Bappenas. Dari upaya itu diharapkan segera mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Terutama sisi udara dalam alokasi APBN melalui Kementerian Perhubungan.
Hal kedua yang disampaikan terkait dengan proyek infrastruktur jalan dan pertanian untuk segera dialokasikan oleh Pemerintah Provisi (Pemprov) Kaltim. Selain itu, tentang rencana pembangunan dan pemekaran tiga kecamatan di Mahulu yang merupakan kabupaten termuda di Benua Etam.
“Tiga kecamatan yang mau kami mekarkan Pak Pj, yaitu, Kecamatan Long Apari, Long Pahangai dan Long Jujur Pak Pj. Mahakam Ulu memiliki potensi dan kawasan wisata sangat menarik dan ini akan terus kami dorong untuk pengembangannya,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan dukungannya atas rencana pembangunan proyek strategis Kabupaten Mahulu di tahun 2025.
“Kenapa saya minta segera? Agar cepat pula kita alokasikan, meski tidak dalam batang tubuh (APBD murni), tapi bisa dianggarkan dalam perubahan,” ungkapnya seraya memastikan bandara harus segera terbangun dan berfungsi dalam tahun ini.
Sedangkan untuk rencana pemekaran kecamatan, kembali Akmal mengingatkan Bupati dan Sekda Mahulu adanya pembatasan (larangan) dalam melakukan pemekaran wilayah sesuai Surat Edaran Kemendagri pada 2023.
“Efektifnya pemekaran wilayah di 2025. Kalau di 2024 ini, takutnya mengganggu proses pemilihan kepala daerah,” jelasnya.
Menyikapi permintaan rekomendasi pemekaran kecamatan di Kabupaten Mahulu agar dapat dialokasikan dalam perencanaan dan penganggaran 2025, Akmal menyatakan kesiapannya.
Ia meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro POD segera membuat surat rekomendasi. Pihak Bappeda juga diminta mendukung keperluan lain yang dibutuhkan.
“Ya mungkin untuk alasan kawasan perbatasan ini bisa. Tapi, efektifnya 2025 baru bisa. Bahkan pemilihan kepala desa juga ditunda. Sebab ada pilkada, selain kemarin pilpres dan pileg,” pungkasnya.
