infosatu.co
DPRD KALTIM

Infrastruktur Sering Tumpang Tindih, Dewan Panggil PUPR dan BBPJN

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat ditemui usai laksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, PUPR Kaltim dan PUPR Samarinda. (Foto: Humas DPRD Kaltim)

Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh jika program-program pembangunan infrastruktur terutama akses jalan suka tumpang tindih.

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, PUPR Kaltim dan PUPR Samarinda.

Hal tersebut ia katakan usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, PUPR Kaltim dan PUPR Samarinda di Lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Senin (5/4/2021).

“Karena sering kali kita mendapat laporan dari masyarakat kalau program-program itu tumpang tindih,” ungkapnya pada awak media.

Oleh sebab itu, ia menegaskan jika RDP yang digelar tersebut memang sengaja mempertemukan BBPJN Kaltim, PUPR Kaltim dan PUPR Samarinda untuk membahas jalan-jalan yang ada di Kota Tepian.

“Utamanya, kita lakukan ini untuk menyelaraskan program-program pembangunan infrastruktur akses jalan agar tidak tumpang tindih,” tegasnya kembali.

Politikus Gerindra ini sangat berharap ke depannya agar tidak ada lagi yang saling melemparkan isu antara dinas terkait baik di tingkat pusat, provinsi ataupun kota.

“Hal ini dilakukan supaya lebih mematangkan perencanaan ke depan terkait bagaimana perencanaan kota, provinsi dan pusat,” terangnya.

Menurutnya, RDP seperti ini dirasa Seno harus sering digelar agar pembangunan lebih selaras dan tidak tumpang tindih. Rencananya, Minggu depan ia akan kembali melakukan RDP dengan mengundang pihak-pihak terkait.

“Minggu depan kita lakukan RDP dengan Pemkot Balikpapan dan Pemkab Kutai Barat (Kubar), Pemprov Kaltim, dan BBPJN,” bebernya.

Sehingga, pihak-pihak tersebut diharapkan mengerti apa yang menjadi hambatan PUPR di kabupaten/kota setempat. Terutama, terkait pembangunan infrastruktur.

“Sekaligus, kita lakukan ini supaya DPRD Kaltim juga mengerti aturan main ataupun kewenangan pihak-pihak tersebut,” tutupnya. (editor: irfan)

Related posts

Kebutuhan Meningkat, Pasokan Air Bersih Balikpapan Terkendala Regulasi

Emmy Haryanti

Damayanti: Prihatin Dampak Negatif Teknologi terhadap Semangat Belajar Generasi Muda

Emmy Haryanti

Dokumen Belum Siap, Bapemperda Tunda Pembahasan 2 Raperda Baru

Emmy Haryanti

You cannot copy content of this page