Samarinda, Infosatu.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi mengaku jalan rusak masih menjadi permasalahan bagi sebagian besar daerah di Kalimantan Timur, khususnya wilayah kabupaten.
“Kita doakan ada kereta api dari IKN sampai Kutai Barat,” kata Hadi.
Hal tersebut dikatakan Hadi saat ramah tamah rombongan kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat Barong Tongkok, Selasa (7/3/2023).
Ia menyadari permasalahan aksesibilitas daerah yang rusak membuat tidak nyaman warga Benua Etam, terutama masyarakat di kawasan pedalaman itu.
Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu pun berharap hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dapat segera berdampak dengan kemajuan infrastruktur di Kaltim.
Hadi menjelaskan, saat ini pembangunan IKN sudah memasuki tahap pengerjaan pembangunan untuk kantor-kantor pemerintah yang diawali dengan pembangunan istana presiden.
Sehingga ia menyebut akan terjadi migrasi (perpindahan penduduk) Pulau Jawa secara bertahap ke Kaltim, tak terkecuali warga provinsi lainnya.
“Insyaallah anggaran juga secara bertahap akan terus bertambah dan mengucur deras untuk Kaltim. Insyaallah nanti jalan ke Kubar akan bagus,” tuturnya.
Lanjut Hadi, selama ini APBD ditambah DAK-nya enam provinsi Pulau Jawa jika ditotal lebih dari Rp500 triliun.
Artinya, 60 persen APBN berputarnya di Pulau Jawa dan 20 persen di Pulau Sumatera, sedangkan sisanya dibagi-bagi Sulawesi dan provinsi lainnya termasuk Kalimantan Timur.
Maka dari itu, ide, gagasan dan keputusan memindahkan ibu kota negara keluar dari pulau Jawa menurutnya merupakan gagasan yang luar biasa dan besar manfaatnya untuk Kaltim.
“Apa yang Bapak Wakil Bupati dan warga Kubar cita-citakan insyaallah terwujud,” harapnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan mengungkapkan keluhan warganya yang menderita saat harus melintasi jalan yang menghubungkan daerahnya dengan kabupaten lain, terlebih ke Kota Samarinda.
“Jalan negara dari Samarinda ke Kutai Barat, banyak yang tidak layak dilewati dan sangat menyusahkan kami kalau mau ke Samarinda,” keluhnya.
Sehingga, kondisi aksesibilitas yang terkendala akan memicu inflasi daerah dan warga Kubar kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok.
“Sekalipun ada, pasti mahal,” ucapnya.
Ia memaparkan, jalan yang dianggap tidak layak itu diantaranya jalan lintas antarkabupaten, seperti jalan pendekat di Kecamatan Mook Manaar Bulant, khususnya Muara Jawa (Kutai Barat) ke Kahala (Kutai Kartanegara)
“Kalau ke Samarinda, bisa mempersingkat waktu sampai 4 jam,” jelasnya.
Kemudian jalan di Kampung Bukit Harapan di Kecamatan Bongan (Kutai Barat) menuju Sepaku (Penajam Paser Utara), bisa menghemat waktu sampai 5 jam ke Balikpapan.
“Kondisi ini bisa difasilitasi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk kerja sama kami antarkabupaten Pak Wagub,” harapnya.
