Penulis : Nina – Editor : Dwi
Samarinda, Infosatu.co – Komisi Pemilihan Umum Kaltim menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2019, Rabu (07/08/2019), di Aula KPU Provinsi Kaltim Jalan Basuki Rahmat.
Rapat tersebut di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Kaltim, Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur, Satpol PP, Kepolisian, dan Parpol.
Mengacu pada kegiatan pemilu serentak kemarin, banyak hasil evaluasi yang harus segera di tangani untuk dipersiapkan pada Pilkada serentak di Kaltim yang direncanakan akan terlaksana pada tahun 2020 mendatang.
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar, dalam penyampaian materinya didalam rapat mengungkapkan, bahwa tingkat presentase dari kasus pelanggaran pemilu, tahun 2019 ini lah yang terbesar dari pemilu sebelumnya.
“Karena banyaknya peserta dan kontenstan pemilu. Fenomena ini yang membuat kesulitan para petugas pengawas pemilu dalam mendeteksi kecurangan bahkan pelanggaran pelangggaran yang di lakukan oleh para peserta pemilu, baik parpol maupun calon legeslatifnya,” kritiknya.
Selain jumlah kontestan, imbuh Saipul, durasi tahapan kampanye yang panjang menjadi perhatian pengawas pemilu.
“Ini sangat menyita perhatian pengawas pemilu. Soalnya ini memberi ruang untuk para pelaku untuk penyalahgunaan dalam proses kampanye,” ungkapnya.
Dianggap menjadi petugas yang tidak kredibel dan tidak bekerja, Saiful mengaku dongkol. Ia menegaskan Bawaslu terus berupaya membahas ulang aturan dalam pelaksanaan kampanye pemilu mendatang.
“Kita akan mengawasi pra hingga pasca kampanye. Jadi kita berharap Pemilu selanjutnya aturan pelanggaran diperkuat. Jadi tidak menjadi batu sandung untuk pengawas pemilu,” tuturnya.
Dari semua evaluasi pemilu kemarin, Saipul, berharap pelanggaran yang dulunya dianggap tidak menyalahi aturan, mampu dikenakan hukuman dari aturan yang kuat,”tutupnya
