Samarinda, infosatu.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyarankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim terkait pembangunan infrastrukur dan aksesibilitas harus disesuaikan dengan RTRW.
“RTRW terbaru yang sudah disahkan atau akan disahkan. Jangan sampai tidak sesuai dengan RTRW pusat maupun daerah,” tutur Hasanuddin Mas’ud, usai Rapat Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 di Crystal Grand Ballroom Hotel Mercure, Kamis (16/3/2023).
Dikatakan, seluruh program yang termuat dalam RKPD harus memiliki program strategis lain yang relevan dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), baik itu program yang mendukung IKN maupun program pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Seluruh sektor harus memiliki program strategis karena harus berhadapan dengan keberadaan IKN,” ujarnya.
Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memberikan penguatan program kepada wilayah yang beririsan langsung dengan keberadaan IKN yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara dan Balikpapan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim perlu melakukan proyeksi ulang terhadap program-program yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.
Lebih lanjut, Hasanuddin meminta Pemerintah Kaltim menyiapkan program pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula yang akan dikolaborasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah maupun Badan Pengawasan Pemilu Kaltim.
“Mengingat 2024 akan diselenggarakan pemilu jadi ini penting dilakukan supaya ada peningkatan partisipasi pemilih dan peningkatan pemahaman demokrasi,” sebutnya.
Politikus Partai Golkar itu meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan pun masuk dalam program prioritas RKPD Provinsi Kaltim.
“Kita masih punya masalah stunting dan pendidikan yang harus menjadi perhatian. Selain itu harus ada peningkatan status universitas yang ada di Kaltim menjadi status A (unggul),” pungkasnya.
