Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meskipun telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasanuddin tetap mengingatkan untuk tidak puas pada capaian tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam agenda resmi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI di Samarinda, Jumat, 23 Mei 2025.
“Perlu juga diperhatikan kecukupan dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan,” tegas Hasanuddin.
Menurutnya, pengungkapan yang lengkap dan akurat dalam laporan keuangan adalah hal fundamental untuk menghindari informasi yang menyesatkan yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh publik dan pemangku kepentingan.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal.
“Hal ini dilaksanakan guna mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan sebagai akibat dari adanya unsur perbuatan melawan hukum,” ujar politikus Golkar itu.
Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah bukan hanya bersifat administratif, namun menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang mencerminkan etos kerja profesional, efisiensi anggaran, serta integritas tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyampaikan apresiasinya terhadap capaian WTP yang ke-12 kalinya diraih Pemprov Kaltim.
“Alhamdulillah kita sudah dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mampu memberi semangat dan menginspirasi kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik dalam mempercepat kemajuan pembangunan,” ucapnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa dalam laporan masih terdapat sejumlah temuan yang harus segera ditindaklanjuti.
Ia mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi dan landasan perbaikan ke depan.
“Capaian WTP adalah langkah awal. Yang lebih penting adalah komitmen kita untuk terus menjaga dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutup Hasanuddin.
