Samarinda, infosatu.co – Di balik kemajuan infrastruktur yang mulai merambah berbagai penjuru Kalimantan Timur (Kaltim), masih tersisa satu persoalan mendasar yang belum sepenuhnya tersentuh: kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Isu ini kembali ditegaskan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, sebagai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia secara merata.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di daerah pelosok. Ia menyoroti ketimpangan nyata yang dialami anak-anak di pedalaman, baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan guru, maupun fasilitas penunjang belajar yang layak.
“Pendidikan yang berkualitas seharusnya tidak ditentukan oleh di mana seseorang tinggal. Setiap anak di Kaltim, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, berhak mendapat kesempatan yang sama,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, sejumlah sekolah di wilayah pedalaman Kalimantan Timur masih harus berjuang keras untuk bertahan. Banyak yang hanya memiliki satu hingga dua orang guru, yang harus mengajar semua mata pelajaran untuk berbagai tingkatan kelas sekaligus.
Kondisi ini tentu berpengaruh pada mutu pembelajaran dan masa depan para siswa.
Lebih miris lagi, beberapa sekolah belum memiliki akses listrik memadai, jaringan internet yang stabil, ataupun tempat tinggal layak bagi para guru.
Akibatnya, tenaga pendidik enggan untuk menetap dalam waktu lama, menyebabkan rotasi guru tinggi dan tidak adanya kesinambungan proses belajar-mengajar.
Dalam menyikapi persoalan tersebut, politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor.
Ia menilai, upaya pemerataan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Pendidikan semata.
Pemerintah provinsi, kabupaten, hingga instansi terkait lainnya, kata dia, harus duduk bersama menyusun strategi konkret untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi.
“Penempatan guru, pembangunan sarana, hingga dukungan sosial bagi pendidik di daerah terpencil harus dikoordinasikan dengan matang. Tidak cukup hanya mengirimkan guru kontrak, harus ada kebijakan jangka panjang,” kata Hasanuddin.
Salah satu langkah yang dinilai strategis oleh Hasanuddin adalah menciptakan sistem yang membuat para guru merasa nyaman dan dihargai saat mengabdi di pedalaman. Hal ini mencakup pemberian insentif layak, pelatihan berkala, fasilitas pendukung seperti rumah dinas, serta jaminan pengembangan karier.
“Kalau kita ingin mereka betah, sistemnya harus mendukung. Kita butuh pendekatan manusiawi dalam kebijakan pendidikan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan fisik sekolah tidak boleh dijadikan indikator utama keberhasilan. Akses dasar seperti listrik, jaringan internet, air bersih, serta kesehatan guru dan murid harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang diperhatikan serius.
Hasanuddin berharap agar seluruh pihak tidak hanya fokus membangun kota-kota besar, tetapi turut memperhatikan daerah pinggiran yang selama ini tertinggal.
Menurutnya, jika Indonesia, khususnya Kaltim, ingin mencapai cita-cita mencetak generasi emas, maka investasi terbesar harus diberikan pada sektor pendidikan secara menyeluruh.
“Jangan biarkan anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena mereka lahir jauh dari ibu kota provinsi. Pemerintah wajib menutup celah ketimpangan ini,” tutupnya.
