Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui reses anggota dewan wajib diintegrasikan secara resmi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hasanuddin menjelaskan, hasil reses akan menjadi komponen penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah, kemudian dijadikan dasar Kerangka Acuan Umum (KUA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari 46 unit kerja perangkat daerah di Kaltim.
“Dari LKPJ dimasukkan ke dalam KUA, setelah KUA dia akan masuk ke dalam RKA SKPD. Ada 46 SKPD itu yang akan dikolaborasikan menjadi rencana anggaran pendapatan belanja daerah,” ujarnya seusai Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurutnya, mekanisme ini memastikan fungsi representasi DPRD tidak berhenti hanya menerima aspirasi, tetapi juga sampai pada tahap implementasi kebijakan publik melalui anggaran daerah.
Hasanuddin menekankan bahwa aspirasi yang telah dikumpulkan terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan direalisasikan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Kita ingin pembangunan ini hadir dan dirasakan langsung oleh rakyat. Bukan hanya dalam bentuk program, tetapi juga dalam perubahan nyata di kehidupan mereka,” tegasnya.
Acara Paripurna juga dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, perwakilan pemerintah provinsi, serta jajaran Forkopimda, sebagai momentum strategis memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta perencanaan anggaran.
Dalam penutupnya, Hasanuddin menegaskan kembali komitmen DPRD sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi rakyat hingga ke dalam kebijakan.
“Semua ini harus masuk dalam RKPD. Harapan kita, tidak ada satu pun aspirasi yang terabaikan, apalagi jika itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
