Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hartono Basuki, mengkritik tajam cara penanganan tenaga kerja di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menyebut praktik yang terjadi sangat tidak manusiawi dan jauh dari standar profesional.
“Saya menyaksikan langsung di lapangan. Para pekerja itu diperlakukan seperti romusha. Mereka diangkut menggunakan truk pick‑up, dan setelah bekerja, pulangnya tidak dijemput. Perlakuan seperti ini tidak manusiawi,” katanya tegas Dalam wawancara di kantornya, Senin, 30 Juni 2025.
Hartono juga mengungkapkan bahwa standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di proyek ini sangat minim.
Ia menyoroti keterlambatan pembayaran upah yang kerap terjadi, serta skema kontrak yang merugikan kontraktor lokal.
“Perusahaan-perusahaan masih belum memperlakukan tenaga kerja secara layak. K3-nya kurang diperhatikan, banyak juga yang mengeluh soal keterlambatan pembayaran,” sebutnya.
Lebih jauh lagi, Hartono menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang molor hingga 60 hari dari jadwal 20-30 hari membuat banyak kontraktor pemula kewalahan.
Hal ini turut memengaruhi kualitas hasil bangunan karena evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian visual semata.
Secara ekonomi, Hartono menuturkan awal pembangunan IKN sempat memunculkan dampak positif besar. Lapangan kerja menyentuh belasan ribu orang, mendorong geliat usaha lokal di Sepaku dan sekitarnya.
“Hingga tahun lalu, tenaga kerja bisa mencapai 14 ribu orang. Ekonominya hidup, masyarakat membangun kos‑kosan, membuka warung, tapi sekarang sangat berbeda,” ujarnya.
Sekarang, penurunan jumlah pekerja menyebabkan kos-kosan dan warung banyak kosong. Banyak pemilik usaha yang kini kesulitan membayar cicilan bank.
“Pertumbuhan ekonomi melambat dan menimbulkan masalah baru,” katanya prihatin.
Hartono, yang tinggal dekat lokasi IKN, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang model distribusi tenaga kerja serta skema pembayaran.
“Pembangunan IKN tidak boleh hanya dipandang dari sisi infrastruktur semata, tapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Jangan sampai mimpi besar ini justru menyisakan luka bagi masyarakat lokal,” tutupnya tegas.
