Samarinda, infosatu.co – Fenomena “post-truth” dan maraknya industri hoaks menjadi perhatian serius Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim).
Itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Anti Hoaks dan Literasi Digital di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Kamis, 9 Oktober 2025.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan pentingnya membangun kesadaran digital yang cerdas, kritis, dan beretika.
Menurut Faisal, pemerintah bukan entitas yang anti kritik, melainkan mitra strategis bagi publik dalam menciptakan keterbukaan informasi.
“Pemerintah siap hadir dan dikritisi, tidak boleh tipis kuping apalagi mencekal informasi. Mau tanya soal APBD, GratisPol, apa saja kami terbuka. Tidak ada yang harus disembunyikan,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa.
Faisal menilai banyak masyarakat yang masih menyamakan hoaks dengan sekadar berita salah.
Padahal, kata dia, hoaks adalah produk informasi yang sengaja disebarkan dengan tujuan memanipulasi persepsi publik.
“Hoaks itu berita palsu yang sengaja disebarkan. Sekarang sudah jadi industri. Ada hoaks untuk menaikkan atau menjatuhkan seseorang dan ada yang siap membayar untuk itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi demokrasi kini berada di “ambang batas”, di mana sebagian masyarakat justru dengan mudah menyebarkan kabar bohong tanpa memverifikasi kebenarannya.
Faisal juga menyinggung percepatan transformasi digital di Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai literasi digital harus berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi.
“Kita ini sedang percepatan transformasi digital. IKN tidak mungkin digitalnya tidak bagus, maka Kaltim juga harus siap. Tapi internet cepat tidak akan berarti kalau masyarakatnya hanya pakai hal sia-sia seperti game online atau judi,” katanya.
Menurut Faisal, keberhasilan transformasi digital harus diiringi dengan empat pilar literasi digital. Kecakapan (skill), keamanan (security), budaya (culture), dan etika (ethic).
“Digitalisasi itu seperti silet: satu sisi bermanfaat, sisi lain berbahaya. Karena itu, etika digital menjadi sangat penting,” ujarnya.
Faisal mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam melawan disinformasi.
Ia menekankan pentingnya prinsip “saring sebelum sharing” dan berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diterima, terutama di grup WhatsApp yang disebutnya sebagai medium penyebaran hoaks paling masif di Indonesia.
“Gunakan kanal resmi, tingkatkan kemampuan berpikir kritis, dan edukasi lingkungan kita. Mulailah dari yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang,” pesannya.
Wakil Rektor I UINSI Samarinda, Muhammad Nasir, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa sikap kritis terhadap informasi sejatinya sudah lama diajarkan dalam Islam.
“Dalam Surat An-Nur ayat 16 dijelaskan, jika kalian mendengar kabar buruk lalu langsung menyebarkannya tanpa tahu kebenaran, itu bisa menjadi fitnah,” ujarnya.
Nasir berharap kerja sama dengan Diskominfo Kaltim dapat terus berlanjut untuk memperkuat budaya literasi digital di kampus.
“Visi kami adalah menjadi social development university, di mana mahasiswa dan dosen tidak hanya cerdas di kelas, tapi juga berperan aktif mencerdaskan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltim memperkuat daya tahan masyarakat terhadap hoaks di era post-truth.
Sekaligus menyiapkan sumber daya manusia digital yang cakap dan beretika menghadapi transformasi menuju Kalimantan Timur sebagai pusat peradaban baru di era IKN.
