Penulis : Lilik Sismiati – Editor : Putri
Balikpapan, infosatu.co – Pemerintah tidak menjadikan pantai sebagai pengembangan utama wisata di Balikpapan. Terkait masalah ini anggota Komisi II DPRD, H Haris sangat menyayangkan kebijakan pemerintah.
“Balikpapan ini kota laut yang pesonanya beda-beda tipis sama Bali. Namun bedanya laut Bali difungsikan, sementara kita tidak. Seperti pasar Klandasan, sebenarnya jika ditata bisa di jadikan pariwisata memandang pantai,” ucapnya usai RDP bersama Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan, Selasa siang (29/10/2019).
Ada beberapa destinasi wisata unggulan bagi Balikpapan seperti pantai Melawai, monument dan Manggar.
Haris setuju apabila diadakannya even festival pantai oleh pemkot melalui OPD terkait, mengingat pantai jadi lumbung utama wisata di Balikpapan.
“Festival ini bisa pakai CSR perusahaan yang menyumbangkan kegiatan-kegiatan, dan akan dilaksanakan oleh Disporapar. Jika tiap bulan ada festival, orang-orang akan tertarik datang baik di dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.
Diketahui bahwa peralatan pendukung di pantai Manggar sangat minim, untuk kebersihan sampah saja seharusnya sudah disiapkan armada sendiri.
“Coba lihat Bali terutama dipantai kuta, alat beratnya sudah beroperasi jam 5-6. Sampah diangkut rapi, sehingga saat sore banyak orang lari kepantai karena disitu bersih dan indah. Seharusnya kita juga usahakan seperti itu,” tegasnya.
Terkait alat berat untuk membersihkan pantai, Ia mengaku akan mengusahakannya.
“Untuk masalah peralatan nanti akan diperjuangkan,” sambungnya.
Haris mengatakan bahwa anggaran 2020 bagi pengelolaan pantai yang informasinya hanya Rp10,2 miliar, terlalu minim.
“10 miliar untuk beberapa program. Dan hanya 4 miliar untuk 15 program, jadi wajar PAD dari pariwisata kita kurang dikarenakan minimnya anggaran yang kita anggarkan,” ujarnya.
Anggaran keseluruhan Disporapar Balikpapan sekitar Rp25 miliar. Lebih besar anggaran pemuda daripada pariwisatanya.
“Seharusnya jika ingin meningkatkan PAD, anggaran pariwisatanya juga besar,” tegasnya.
Anggota Komisi II, Mieke Henny juga mengatakan bahwa Pariwasata pantai Manggar ini memiliki potensi PAD sebesar 4,8 miliar. Namun pada tahun 2019 ini target PAD Rp3,8 miliar.
“Hanya hingga Oktober ini realisasinya mencapai Rp2,7 miliar. Masih ada 1,1 miliar yang belum tercapai. Masih ada jangka waktu 2 bulan, entah apakah ini bisa tercapai,” tutupnya.
