Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Guntur kembali menegaskan pentingnya komitmen fiskal perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Ia menyoroti kecenderungan korporasi yang memanfaatkan sumber daya daerah namun justeru membayar pajak kendaraan dan alat berat di luar provinsi.
Menurut Guntur, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan yang merugikan daerah.
Ia menyayangkan banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan besar yang masih menggunakan pelat nomor dari luar Kaltim, seperti pelat B dan L.
Padahal aktivitas harian mereka sepenuhnya menggunakan infrastruktur di wilayah ini.
“Ini ironis. Mereka mengeruk keuntungan dari tanah Kaltim, tapi tidak menyalurkan kontribusinya ke kas daerah. Ini harus segera dibenahi,” ungkapnya.
Legislator asal Kutai Kartanegara (Kukar) itu menegaskan, balik nama kendaraan dan alat berat ke pelat KT bukan hanya soal formalitas administrasi, tetapi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap kerusakan infrastruktur yang timbul akibat aktivitas perusahaan.
“Jalan-jalan kita rusak karena truk dan alat berat milik mereka, tapi bayar pajak justru ke daerah lain. Kalau begitu, bagaimana PAD Kaltim bisa naik?” kata Guntur.
Guntur juga mengungkapkan, Komisi II tengah menyusun langkah strategis untuk berkolaborasi lebih aktif dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni melakukan inspeksi langsung ke lapangan.
Hal ini guna memastikan kendaraan operasional dan alat berat milik perusahaan tercatat dan dikenakan pajak sesuai regulasi daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan laporan perusahaan. Harus ada verifikasi langsung di lapangan agar potensi penerimaan daerah bisa tergali optimal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti alat berat yang selama ini kerap luput dari pendataan dan menjadi celah penghindaran pajak.
Padahal, sektor ini menyimpan potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
“Kalau PAD kita kuat, kita tidak perlu selalu menunggu dana transfer pusat. Maka dari itu, perusahaan harus menunjukkan komitmen penuh, bukan setengah hati,” pungkasnya.
