Bontang, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi jalan nasional sepanjang sekitar 121 kilometer yang menghubungkan Samarinda, Bontang, hingga ke Berau, Sabtu, 12 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim yang menekankan aspek konektivitas dan infrastruktur dasar.
Perjalanan darat tersebut dilakukan usai menghadiri penyerahan penghargaan program GratisPol dan Jospol di Pendopo Wali Kota Bontang.
Dalam kesempatan itu, Rudy ingin merasakan sendiri kondisi jalan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, jalannya bisa ditempuh walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,” kata Gubernur Rudy, menyampaikan pengalamannya melintasi jalur strategis itu kepada awak media yang menemuinya usai acara.
Menurutnya, perbaikan jalan tersebut merupakan kebutuhan mendesak karena jalur Samarinda-Bontang bukan hanya digunakan untuk mobilitas harian warga, tetapi juga memiliki peran vital dalam memperlancar arus barang dan logistik yang menopang sektor ekonomi, industri, dan perdagangan di Kalimantan Timur.
“Jalan ini adalah nadi penghubung antarwilayah. Jika kondisinya rusak parah, maka dampaknya berantai. Waktu tempuh bertambah, biaya logistik naik, dan tentu saja keselamatan pengendara juga terancam,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp45 miliar yang diperuntukkan khusus bagi perbaikan jalan tersebut.
Namun demikian, hanya Rp6 miliar yang sudah bisa digunakan karena sisanya sebesar Rp39 miliar masih dalam kondisi terblokir.
“Saya sudah sampaikan langsung kepada Menteri PUPR, Pak Dody Hanggodo, dalam pertemuan sebelumnya. Ini bukan sekadar infrastruktur biasa, ini urat nadi ekonomi Kaltim bagian utara. Kita harapkan segera ada pelepasan blokir anggaran agar pekerjaan lapangan bisa dimulai,” papar Rudy.
Gubernur juga membawa serta perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dalam perjalanan tersebut, sebagai bentuk komitmen kolaboratif antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat agar proyek ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi bisa segera diwujudkan secara nyata.
“Saya ingin BBPJN melihat langsung kerusakannya di lapangan, jangan hanya menunggu laporan di atas meja. Dari sini kita tahu mana titik prioritas, mana yang bisa dikerjakan segera,” ujarnya lagi.
Ia juga mengajak masyarakat dan semua elemen sipil untuk ikut mengawasi proses pembangunan jika nantinya sudah dimulai. Hal itu penting agar kualitas pengerjaan sesuai standar dan proyek tidak mangkrak.
“Masyarakat bisa menjadi mitra kontrol. Kalau ada ketidaksesuaian atau pengerjaan yang asal-asalan, laporkan. Kita mau jalan ini tahan lama dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambahnya.
Rudy meyakini bahwa perbaikan jalan nasional ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kaltim dan memberikan efek domino terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor perdagangan, distribusi bahan pangan, hingga sektor pariwisata.
“Kalau akses ini lancar, pasti ekonomi warga juga ikut bergerak. Jalan bukan hanya aspal, tapi pembuka kemajuan wilayah,” tutup Rudy penuh optimisme.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dukungan penuh dari semua pihak agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tidak lagi tertunda karena masalah administrasi anggaran. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
