Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu disampaikannya seusai melaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-54 di halaman kantor Gubernur Kaltim, Senin 1 Desember 2025.
Isu tersebut kembali mencuat mengingat banyak honorer di Kaltim yang masih menantikan kepastian status kepegawaiannya.
Rudy menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan P3K berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Kaltim akan terus mendorong agar honorer aktif dapat segera diprioritaskan.
“Pengangkatan untuk P3K ini melalui pemerintah pusat. Tetapi kita akan mendorong agar P3K honorer yang saat ini masih ada bisa sesegera mungkin diangkat. Tentunya melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dengan BKN akan terus diperkuat agar proses verifikasi dan validasi honorer dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Rudy juga menuturkan bahwa pihaknya akan berkomunikasi lebih intens dengan BKN. Ia berharap honorer yang telah lama mengabdi, baik di kabupaten/kota maupun tingkat provinsi se-Kalimantan, memperoleh prioritas dalam penerimaan.
“Kita akan usulkan agar yang diutamakan adalah honorer yang selama ini telah lama mengabdi,” tegasnya.
Menurutnya, dedikasi dan loyalitas para honorer selama bertahun-tahun merupakan modal penting yang tidak boleh diabaikan.
Saat ditanya mengenai target waktu pengangkatan, Rudy belum dapat memberikan kepastian.
Ia menyebut hal tersebut akan dikonsultasikan dalam rapat bersama BKN.
“Itu nanti kita tanyakan sama Rakor BKN. Lebih cepat tentunya lebih baik,” ucapnya.
Rudy juga mengingatkan bahwa proses pengangkatan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan keuangan negara.
“Kami pastinya melihat regulasinya. Bukan hanya regulasi, tapi juga kemampuan keuangan negara. Karena untuk P3K ini pusat yang menentukan,” tutupnya.
Dengan penegasan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dalam pelayanan publik di daerah. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
