Balikpapan, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait perlindungan lingkungan hidup.
Hal ini disampaikannya saat peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Kalimantan di Kota Balikpapan, Jumat, 4 Juli 2025.
Menurutnya Rudy Mas’ud pembangunan kantor tersebut bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan bagian integral dari strategi besar menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan.
“Kehadiran Pusdal LH ini bukan hanya sebagai kebutuhan administratif semata, melainkan juga bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di wilayah Kalimantan yang kini menjadi pusat perhatian pembangunan nasional,” ujar Rudy Mas’ud.
Itu disampaikan dalam sambutannya di hadapan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta sejumlah pejabat daerah.
Langkah pembangunan kantor Pusdal LH ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan yang terkoordinasi dan berbasis data.
Dengan posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN), Rudy menekankan bahwa dinamika pembangunan membawa tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekologis.
“Kalimantan dikenal sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta memiliki ekosistem hutan hujan tropis dan lahan gambut yang sangat penting.
Oleh karena itu, kehadiran kantor ini akan menjadi pusat kendali dalam mencegah pencemaran, memulihkan ekosistem, serta memantau kondisi lingkungan berbasis teknologi dan data yang akurat,” jelasnya.
Rudy Mas’ud menilai, pembangunan Pusdal LH Kalimantan juga diharapkan menjadi titik awal lahirnya ekosistem kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara adaptif.
Ia menggambarkan kantor ini kelak bukan hanya sebagai pusat koordinasi teknis, tetapi juga sebagai simpul riset, basis data ilmiah, serta sarana edukasi publik tentang pentingnya pelestarian alam.
Dalam pembangunan yang terus bergerak maju, menurut Rudy, sinergi antara pemangku kepentingan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar.
Ia menyebut pentingnya kolaborasi lintas sektor agar berbagai kebijakan dan instrumen pengendalian lingkungan tidak berjalan secara sektoral dan terfragmentasi.
“Kolaborasi adalah kunci. Kalimantan Timur siap menjadi mitra strategis dalam penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berkelanjutan,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya pembangunan kantor ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang mampu menjamin pelaksanaan kebijakan lingkungan secara utuh di seluruh wilayah Kalimantan.
Ia menyebut, kantor ini akan menjadi titik strategis dalam upaya pemantauan dan penegakan hukum lingkungan, terutama menyangkut pembangunan kawasan IKN yang memerlukan pendekatan ekologis yang terukur dan bertanggung jawab.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan IKN dan aktivitas di sekitarnya tidak mengorbankan kelestarian alam. Maka dari itu, kehadiran kantor ini penting agar instrumen tata kelola lingkungan bisa diterapkan secara konsisten oleh semua pihak,” tegas Hanif.
Pemilihan Kota Balikpapan sebagai lokasi kantor juga disebut didasarkan pada pertimbangan strategis.
Letak geografisnya yang berada di titik temu lintas wilayah Kalimantan menjadikan kota ini sebagai simpul logistik dan pusat koordinasi yang ideal. Infrastruktur yang memadai serta konektivitas antardaerah yang baik juga menjadi alasan penunjukan tersebut.
Di tengah gempuran investasi, proyek pembangunan, dan transformasi ruang hidup masyarakat Kalimantan, kehadiran Kantor Pusdal LH Kalimantan dinilai sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah untuk tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Lebih dari sekadar simbol pembangunan fisik, keberadaan kantor ini diharapkan menjadi garda depan dalam menjaga masa depan ekologi Kalimantan yang selama ini menjadi penyangga utama sistem kehidupan Indonesia.
Dengan fondasi kerja berbasis data, pendekatan ilmiah, dan kolaborasi antarlembaga, Pusdal LH Kalimantan diharapkan mampu mengawal jalannya pembangunan IKN serta proyek-proyek strategis lainnya tanpa harus kehilangan esensi keberlanjutan yang menjadi napas utama dari pembangunan masa depan.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi KLHK, antara lain Deputi Penegakan Hukum Rizal Irawan, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rasio Ridho Sani, serta Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Sigit Wiliantoro.
Sementara dari unsur daerah, hadir pula Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Anwar Sanusi. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
