Samarinda, infosatu.co – Program Gratispol Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memberikan angin segar bagi ratusan mahasiswa IKIP PGRI Kaltim di tahun akademik 2025.
Sebanyak 255 mahasiswa dari tiga program studi dipastikan masuk dalam daftar penerima bantuan biaya pendidikan tersebut.
Rektor IKIP PGRI Kaltim, Suriansyah, menegaskan bahwa program ini membawa manfaat besar terutama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
Banyak mahasiswa yang selama ini harus berjuang keras untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester, akhirnya bisa bernafas lega. Sebab UKT harus dibayarkan mahasiswa setiap semester.
“Ini sangat meringankan. Banyak mahasiswa kami yang ekonominya terbatas. Dengan Gratispol, mereka bisa fokus kuliah tanpa harus memikirkan bagaimana membayar UKT,” ujarnya.
Hal itu disampaikan. Rektor IKIP PGRI Kaltim, Suriansyah, usai menghadiri launching PROPER “Peta Folpen”, Buku Pintar Gaspol Pendidikan, dan penyerahan simbolis UKT Gratispol di Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 17 November 2025.
Tahun ini, kampus menerima total 255 kuota, dengan pembagian sebagai berikut:
125 kuota Program Studi Pendidikan dan Pelatihan Olahraga (PKO).
80 kuota Program Studi Pendidikan Ekonomi (PE)
50 kuota Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif (PVTO)
Program Gratispol juga tidak hanya menyasar mahasiswa baru. Pemerintah nantinya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester 2 hingga 8, sehingga bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
“Ini mencerahkan, terutama bagi mahasiswa dengan ekonomi terbatas,” tambah Suriansyah.
Antusiasme mahasiswa terhadap program ini juga mendorong meningkatnya pendaftaran di beberapa program studi, terutama PKO yang penerimaannya melebihi kuota.
Selain bantuan UKT untuk mahasiswa, IKIP PGRI Kaltim berharap pemerintah juga memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas institusi melalui pembinaan, sarana pendidikan, atau fasilitas pendukung.
“Harapan kami, bukan hanya mahasiswa yang dibantu, tapi perguruan tingginya juga. Dukungan kualitas dan sarana akan sangat membantu,” ujar Suriansyah.
Meski manfaatnya besar, pencairan UKT Gratispol untuk 255 mahasiswa masih tertahan karena masalah administrasi yang perlu diperbaiki kampus.
Beberapa data mahasiswa, seperti NIK yang salah dan kelengkapan dokumen persyaratan, masih harus dilengkapi sebelum proses hibah dapat diteruskan ke provinsi.
“Nomor rekening kampus sudah diminta minggu lalu, tapi ada NIK mahasiswa yang salah. Itu yang menunda,” jelas Suriansyah.
Hingga kini, lebih dari 50 persen data mahasiswa telah terverifikasi. Kampus optimistis pencairan bisa dilakukan dalam waktu dekat setelah berkas dilengkapi sesuai ketentuan.
