Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Fuad Fakhruddin menyatakan bahwa penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tepian belum berhasil diselesaikan hingga sekarang.
Mayoritas para PKL masih menempati lokasi yang dilarang, seperti tepi jalur utama di Kota Tepian. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melokalisir tempat bagi PKL untuk memanjang dan menjual komoditas dagangannya.
Fuad menilai, kondisi seperti ini menunjukkan sikap PKL susah diatur. Bagaimana tidak, mereka akan menempati lokasi yang disediakan setelah dilakukan penertiban. Namun, beberapa saat kemudian akan kembali ke tempat yang dilarang bagi PKL.
“Mereka (PKL) ini lama kelamaan kembali bermasalah dan susah diatur,” ujarnya beberapa waktu lalu.
“Hampir seluruh daerah itu bermasalah. Ya kan? Karena begini, karakter masyarakat kita ini terkadang diberikan lokasi salah satu tempat. Mereka itu mau diatur, Tapi kelanjutannya itu pasti susah diatur,” lanjut Fuad.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan penindakan yang dilakukan petugas Pemkot Samarinda dalam upaya menertibkan PKL. Oleh karena itu, Fuad mendorong petugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih melakukan tindak tegas.
“Kalau dari pemerintah itu tegas dalam menyikapi soal pedagang kaki lima, ya kita sih setuju-setuju saja,” tutupnya.
