Penulis: Lydia – Editor: Sukri
Samarinda, infosatu.co – Front Pembela Islam ( FPI ), gelar aksi solidaritas untuk muslim Uighur di China, Senin (23/12/2019), di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Aksi solidaritas ini diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan, Deni Surisno, dan dihadiri dari berbagai organisasi atau pun lembaga muslim, yang menuntut keadilan untuk saudara muslim di Uighur China.
Koordinator Lapangan, Zein Ramadhan mengatakan, hak-hak muslim di Uighur China di rampas, maka PFI lakukan aksi solidaritas untuk menuntut pemerintah bereaksi dan bersuara.
“Dunia seakan, bisu atas penderitaan muslim Uighur. Dengan dasar demokrasi, kami menyampaikan sebuah orasi agar di dengar oleh masyarakat luas dan Gubernur,” bebernya.
Hari ini aksi umat Islam untuk muslim Uighur, Ia menegaskan bahwa FPI hanya bergerak, dan umat Islam lainnya mendukung.
“Di beberapa wilayah, FPI melakukan aksi ini juga. Namun hari ini di Samarinda, kami bergerak atas dasar instruksi habib Rizieq, karena sebagai sesama Muslim, kita harus menyuarakan kebenaran dan tidak diam atas kebatilan,” ungkapnya.
Harapannya, aspirasi yang dilakukan FPI ini bisa didengar dan bisa bersikap adil menerima tuntutan.
“Kami sebagai umat Islam mengharapkan agar masyarakat dan pemerintah tidak hanya diam, bersuaralah dan membuat tekanan internasional. Sehingga, muslim Uighur tidak merasa sendirian dan mereka bisa mendapatkan hak-haknya kembali,” ucapnya.
Ketua Dewan Suro FPI, Habib Alwi menuntut ketegasan sikap Pemerintah Kaltim, agar bisa mendesak Pemerintah Pusat untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Uighur.
“Hak asasi mereka betul-betul tertindas dan terzolimi. Ini tidak boleh kita diamkan, sudah selayaknya, kita sebagai Negara yang mayoritas umat Islam terbesar, tidak boleh diam dan berpangku tangan begitu saja tanpa ada tindakan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan, Deni Surisno menyambut baik aksi solidaritas yang dilakukan FPI.
“Saya akan melaporkan pada pimpinan, yaitu Pak Gubernur, selanjutnya akan bersurat ke Pemerintah Pusat,” katanya.
Ia menyatakan, bahwa sebenarnya kewenangan ada di Pemerintah Pusat.
“Ini politik luar Negeri, kewenangan ada di Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Provinsi,” tutupnya.
